Konflik berkepanjangan di Suriah telah memicu berbagai spekulasi dan rencana mengenai masa depan negara tersebut. Khususnya, tentang rencana pihak asing yang tidak diukumkan namun diimplementasikan diam-diam.
Salah satu isu yang mencuat adalah potensi pembagian Suriah menjadi beberapa wilayah otonom atau bahkan negara bagian, secara de facto atau de jure.
Rencana ini, yang konon telah lama digodok, bahkan sejak era Bashar Al Assad masih berkuasa, melibatkan berbagai aktor regional dan internasional dengan kepentingan masing-masing. Pembagian ini diyakini akan mengubah peta politik dan demografis Suriah secara drastis dan memastikan Suriah akan selamanya sibuk dalam permasalahan dalam negeri sebagaimana Somalia, Sudan dan negara-negara lainnnya yang memang diciptakan untuk gagal.
Salah satu wilayah yang menjadi sorotan adalah wilayah yang dihuni oleh mayoritas warga Druze. Ada kekhawatiran bahwa wilayah ini dapat menjadi bagian dari Israel, mengingat kedekatan geografis dan hubungan historis antara kedua entitas. Apalagi sudah mulai muncul suara-suara, meski kecil, dari kalangan Druze untuk separatisme.
Sementara itu, wilayah yang dikuasai oleh pasukan Kurdi juga menjadi perhatian. Ada spekulasi bahwa wilayah ini dapat menjadi entitas otonom yang didukung oleh Amerika Serikat, meskipun masa depan wilayah ini masih belum pasti. Bahkan sebelum Presiden Ahmad Al Sharaa berkuasa, wilayah SDF Kurdi dukungan AS dkk sudah secara de facto berdiri.
Di sisi lain, Turkiye juga memiliki kepentingan di Suriah, terutama di wilayah Aleppo. Ada dugaan bahwa Turki berambisi untuk mempertahankan pengaruhnya di wilayah itu meski mempunyai kedekatan dengan Damaskus. Turkiye juga menjadi negara guarantor bersama Rusia dan Iran bagi Suriah sebagaimana diputuskan di Astana, Kazakhstan.
Rusia, sebagai sekutu utama pemerintah Suriah, juga memiliki kepentingan yang jelas di negara tersebut. Kehadiran militer Rusia di pangkalan militernya di wilayah pesisir Suriah menunjukkan keinginan Moskow untuk mempertahankan pengaruhnya di kawasan tersebut.
Rencana pembagian Suriah ini tentu saja menimbulkan pertanyaan besar mengenai nasib negara tersebut. Apakah Suriah akan tetap bersatu atau terpecah belah menjadi beberapa entitas yang lebih kecil? Atau apakah Suriah tetap menjadi negara bersatu di atas kertas, namun fakta di lapangan berbeda?
Pemerintah Suriah yang baru telah berulang kali menolak segala bentuk rencana pembagian. Mereka menegaskan komitmen untuk menjaga integritas wilayah dan kedaulatan negara.
Namun, dengan kompleksitas konflik dan banyaknya aktor yang terlibat, masa depan Suriah masih sangat sulit diprediksi.
Pembagian wilayah mungkin menjadi salah satu skenario yang harus dipertimbangkan.
Implikasi dari pembagian Suriah akan sangat luas, tidak hanya bagi negara tersebut tetapi juga bagi kawasan Timur Tengah secara keseluruhan. Perubahan peta politik dan demografis dapat memicu konflik baru dan ketidakstabilan regional.
Selain itu, nasib jutaan pengungsi Suriah juga menjadi perhatian utama. Pembagian wilayah dapat mempersulit upaya untuk memulangkan mereka ke tanah air mereka.
Masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa solusi yang dicapai di Suriah menghormati hak-hak semua warga negara dan menjaga stabilitas regional.
Dialog dan negosiasi antara semua pihak yang terlibat sangat penting untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Pembagian wilayah seharusnya menjadi pilihan terakhir, jika semua upaya lain gagal.
Namun, jika pembagian wilayah tidak dapat dihindari, maka perlu ada mekanisme yang jelas untuk mengatur transisi dan memastikan perlindungan bagi semua warga negara.
Masa depan Suriah berada di persimpangan jalan. Keputusan yang diambil dalam beberapa bulan mendatang akan menentukan nasib negara tersebut dan kawasan Timur Tengah untuk tahun-tahun mendatang.
Penting bagi semua pihak untuk bertindak dengan bijaksana dan bertanggung jawab, demi mencapai perdamaian dan stabilitas di Suriah.
Pembagian wilayah bukanlah solusi yang ideal, tetapi dalam situasi yang kompleks seperti di Suriah, semua opsi harus dipertimbangkan dengan cermat.
Yang terpenting adalah memastikan bahwa solusi yang dicapai menghormati hak-hak semua warga negara dan membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik bagi Suriah.
0 Response to "Mengabaikan Kedaulatan, Asing Tetap Ingin Pecah Suriah dalam Lima Bagian"
Post a Comment