Penguasaan wilayah Rakhine oleh Arakan Army (AA) dalam beberapa bulan terakhir semakin menempatkan pengungsi Rohingya pada posisi yang makin rentan. setelah AA mengambil alih lebih dari 80 persen wilayah, termasuk bagian utara perbatasan Bangladesh, kelompok etnis ini menghadapi tekanan militer dan politik yang meningkat.
Reputasi AA sebagai kekuatan yang pernah melakukan pembantaian terhadap Rohingya semakin menimbulkan ketakutan. Laporan organisasi HAM mencatat penggunaan drone dan artileri oleh AA dalam menyerang desa-desa Rohingya seperti Maungdaw dan Buthidaung, menyebabkan ratusan tewas dan ribuan mengungsi lagi. Banyak saksi menyampaikan bahwa AA bahkan memaksa penduduk untuk membayar dan memilih antara pergi atau tunduk.
Meski demikian, pimpinan AA melalui sayap politiknya, United League of Arakan (ULA), sempat menyatakan kesediaan untuk mengakomodasi Rohingya dalam pemerintahan masa depan, menunjukkan indikasi inklusivitas. Ini menjadi langkah awal yang penting untuk membangun legitimasi dan memperbaiki relasi kelompok etnis di Rakhine.
Namun AA menghadapi dilema besar. Jika melanjutkan taktik militer dan eksklusifitas terhadap Rohingya, legitimasi nasional maupun internasional mereka akan terkikis. Di sisi lain, niat membangun pemerintahan sendiri semakin nyata. Struktur pemerintahan paralel, pelayanan publik, pengenaan pajak dan sektor peradilan yang dikembangkan AA mengindikasikan tekadnya merintis kedaulatan ala negara mini.
Ambisi teritorial AA bisa jadi melampaui batas Rakhine. Laporan humaniora menyebut klaim historis AA mengarah ke Chittagong Hill Tracts dan Greater Chittagong, yang saat ini bagian Bangladesh.
Bangladesh yang berbatasan langsung dengan Rakhine tidak mengabaikan potensi ancaman yang muncul dari ambisi teritorial besar Arakan Army (AA). Tujuan utama AA adalah mengembalikan kejayaan Kerajaan Arakan abad ke-18 dengan merebut kembali kedaulatan dan status wilayahnya.
Gagasan mengembalikan status teritorial ini menjadi problematis karena Chittagong Hill Tracts (CHT) dan wilayah Greater Chittagong di Bangladesh dahulu secara historis merupakan bagian dari Kerajaan Arakan. Oleh karena itu, tidak dapat dikesampingkan bahwa AA mungkin memiliki motif tersembunyi terhadap wilayah-wilayah historis ini, yang saat ini berada di bawah yurisdiksi kedaulatan Bangladesh.
Dua perkembangan penting menunjukkan bahwa Arakan Army mungkin mempertimbangkan minat teritorial yang lebih luas di masa mendatang. Pertama, setelah AA menguasai Kotapraja Paletwa di Negara Bagian Chin—yang pernah menjadi pusat Kerajaan Arakan—AA menolak menyerahkan wilayah itu kepada pemberontak Chin lainnya dan justru mendirikan kontrol penuh atasnya. Kedua, AA meluncurkan operasi ke beberapa wilayah penting yang berbatasan, termasuk Bago, Magway, dan Ayeyarwady, yang bertentangan dengan pernyataan mereka sebelumnya yang hanya ingin menguasai Rakhine.
Operasi dan penaklukan yang diperluas ini bisa jadi bagian dari strategi menciptakan buffer zone terhadap pasukan junta SAC, atau bisa pula sebagai langkah oportunistik untuk memanfaatkan kemunduran kekuatan junta dan memperbesar wilayah kekuasaan. Apa pun motivasinya, ini mencerminkan keinginan AA untuk menetapkan kehadiran di luar wilayah Rakhine, yang seharusnya membuat Bangladesh waspada.
Arakan Army adalah pasukan yang telah berpengalaman tempur sejak akhir 2023. Mereka memiliki sekutu pemberontak lain (baik kelompok etnis maupun pro-demokrasi) di seluruh Myanmar, termasuk di Negara Bagian Chin, Kachin, dan Shan. AA juga telah mendirikan aparatur logistik dan intelijen melalui jaringan Arakan Army Auxiliaries (AAA) untuk memperkuat kemampuan operasional mereka.
Pasukan Rakhine ini juga telah membangun struktur pemerintahan paralel yang setara dengan negara berdaulat, lengkap dengan sistem pelayanan publik, peradilan, dan pemungutan pajak. Selain itu, mereka berhasil menyita sejumlah besar senjata ringan hingga berat dari pasukan junta yang kalah. Mereka juga menargetkan untuk menguasai pabrik-pabrik amunisi di luar Rakhine, sebagai langkah awal menciptakan basis industri pertahanan lokal yang mandiri.
Kapasitas pragmatis dan kemampuan AA yang terus berkembang ini dapat menjadi ancaman signifikan terhadap kedaulatan Bangladesh dalam waktu dekat.
Ancaman keamanan nasional dan kekhawatiran terkait Arakan Army di Bangladesh juga tidak terlepas dari keterkaitan dengan aktor eksternal. Dhaka harus menyadari adanya kepentingan China dan India di wilayah Rakhine, mengingat AA menyatakan siap menjadi pelindung aktif proyek-proyek ekonomi dan infrastruktur kedua negara tersebut di kawasan itu.
Bagi Beijing, Rakhine penting sebagai jalur alternatif melewati rantai pulau pertama dan kedua di Laut Cina Selatan, di mana kekuatan militer AS dan sekutunya sangat aktif. Selain itu, Rakhine merupakan wilayah vital dalam proyek Belt and Road Initiative (BRI) China, termasuk pelabuhan Kyaukphyu dan zona ekonomi khusus di Myanmar.
Sementara bagi India, Rakhine menjadi gerbang alternatif menuju kawasan rentan di Wilayah Timur Laut India melalui proyek unggulan Kaladan Multi-Modal Transit-Transport Project. Proyek ini penting untuk membangun pijakan strategis India di Myanmar sekaligus sebagai penyeimbang pengaruh China di wilayah tersebut.
Bahkan bagi Amerika Serikat, Rakhine kini merupakan kesempatan strategis. Selama ini, Washington gagal memperoleh pijakan signifikan di Myanmar akibat hubungan yang buruk dengan para jenderal Tatmadaw yang berkuasa. Namun, dengan dinamika baru yang diciptakan oleh kebangkitan AA, persaingan geopolitik baru antara AS dan China di Rakhine tampaknya tak terelakkan.
0 Response to "Rohingya Terancam Jadi Pengungsi Abadi Pasca Dinamika Politik Myanmar"
Post a Comment