Ide federalisasi Yaman yang pernah digagas pada era Presiden Abdrabbuh Mansur Hadi kembali mengemuka di tengah kebuntuan politik dan militer yang berkepanjangan. Di kalangan elite politik, akademisi, dan aktor regional, federalisme kembali dilihat sebagai opsi realistis untuk menjaga keutuhan negara yang terbelah secara de facto.
Federalisasi sejatinya bukan ide baru bagi Yaman. Melalui Konferensi Dialog Nasional 2013–2014, Yaman telah menyepakati transformasi menjadi Republik Federal Yaman dengan enam wilayah, sebuah kompromi besar pasca Revolusi 2011 yang mengguncang fondasi negara.
Saat itu, federalisme dipromosikan sebagai jalan keluar dari konflik pusat-daerah, ketimpangan ekonomi, dan rivalitas sejarah antara utara dan selatan. Struktur enam wilayah dinilai mampu mendistribusikan kekuasaan dan sumber daya secara lebih adil.
Namun rencana tersebut runtuh sebelum sempat diwujudkan. Perang saudara yang meletus pada 2014–2015, serta penguasaan Sana’a oleh Houthi, membuat referendum konstitusi federal tertunda tanpa batas waktu.
Kini, satu dekade kemudian, kondisi di lapangan justru menunjukkan realitas federal secara tidak resmi. Yaman terfragmentasi ke dalam zona pengaruh militer, politik, dan ekonomi yang berjalan dengan aturan masing-masing.
Di wilayah selatan dan timur, pemerintah yang diakui internasional bersama aktor lokal telah membangun struktur administrasi semi-otonom. Hadhramaut, Mahra, hingga Shabwa mengelola keamanan dan ekonomi dengan jarak yang semakin jauh dari pusat.
Pembentukan National Hadhrami Council pada 2023 menjadi sinyal kuat kebangkitan wacana federalisme berbasis wilayah. Hadhramaut tidak lagi sekadar menuntut pelayanan, tetapi peran politik yang setara dalam struktur negara masa depan.
Di sisi lain, wilayah yang dikuasai Houthi di utara juga memperlihatkan pola pemerintahan regional yang terpusat, meski berbasis ideologi dan kekuasaan militer. Sana’a, Saada, dan sekitarnya dikelola layaknya negara dalam negara.
Kondisi ini membuat sebagian pengamat menilai bahwa federalisasi justru dapat menjadi kerangka formal untuk realitas yang sudah ada. Alih-alih memaksakan sentralisme, negara diharapkan mengakui fakta di lapangan.
Namun implementasi federalisme saat sebagian wilayah dikuasai Houthi menjadi tantangan terbesar. Houthi selama ini menolak keras model enam wilayah karena dianggap merugikan basis ekonomi dan geopolitik mereka.
Wilayah Azal yang dirancang dalam skema lama dinilai miskin sumber daya dan terkurung daratan, sementara wilayah lain seperti Saba dan Hadhramaut menguasai minyak, gas, dan pelabuhan strategis.
Karena itu, peluang federalisasi hanya terbuka jika desain lama direvisi. Pembagian wilayah, kewenangan fiskal, dan akses ekonomi harus dinegosiasikan ulang agar dapat diterima semua pihak, termasuk Houthi.
Dalam beberapa skenario, federalisme diterapkan secara bertahap. Wilayah yang berada di bawah pemerintah sah memulai lebih dulu, sementara wilayah Houthi dibiarkan masuk belakangan melalui kesepakatan politik nasional.
Pendekatan ini memungkinkan federalisme tumbuh dari bawah ke atas, bukan melalui satu keputusan politik besar yang sulit diterapkan secara serentak.
Bagi komunitas internasional, federalisasi kembali dilihat sebagai kompromi yang dapat menjaga persatuan Yaman tanpa memaksakan dominasi satu kelompok. Stabilitas regional Laut Merah dan Teluk Aden menjadi pertimbangan utama.
Namun trauma masa lalu masih membayangi. Banyak pihak mengingat bahwa rencana federalisasi era Hadi justru menjadi salah satu pemicu konflik bersenjata, bukan solusi instan.
Karena itu, pembelajaran dari kegagalan sebelumnya menjadi kunci. Federalisme kali ini harus lahir dari konsensus nyata, bukan sekadar desain elit di atas kertas.
Isu distribusi sumber daya alam, pelabuhan, dan pendapatan negara harus menjadi inti pembahasan. Tanpa keadilan ekonomi, federalisme berisiko berubah menjadi fragmentasi permanen.
Dalam konteks Houthi, federalisme juga akan diuji oleh ideologi dan struktur kekuasaan mereka yang sangat terpusat. Integrasi wilayah utara ke dalam negara federal membutuhkan jaminan politik dan keamanan yang kompleks.
Meski penuh tantangan, menguatnya kembali wacana federalisasi menunjukkan kelelahan kolektif terhadap perang tanpa akhir. Banyak pihak mulai menerima bahwa Yaman masa depan tidak akan kembali seperti sebelum 2011.
Federalisme kini bukan lagi sekadar gagasan akademik, melainkan refleksi dari realitas politik yang terbelah. Pertanyaannya bukan apakah Yaman akan terfederalisasi, melainkan bagaimana dan dengan syarat apa.
Jika dikelola dengan hati-hati, federalisasi dapat menjadi jembatan antara persatuan formal dan otonomi nyata. Jika gagal, Yaman berisiko terperosok lebih dalam ke arah pemisahan permanen.
Skenario Negara Bagian
Jika skema federalisasi Yaman berhasil diwujudkan, maka negara ini diperkirakan akan terdiri dari enam negara bagian sebagaimana desain yang pernah disepakati dalam Konferensi Dialog Nasional 2013–2014. Keenam wilayah itu adalah Aden, Hadhramaut, Azal, Janad, Saba, dan Tihama, yang masing-masing akan berfungsi sebagai entitas negara bagian dalam Republik Federal Yaman.
Dalam sistem tersebut, setiap negara bagian dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan regional yang dalam banyak skenario disebut sebagai presiden negara bagian atau gubernur federal. Mereka akan dipilih melalui mekanisme lokal dan memiliki legitimasi langsung dari rakyat wilayahnya.
Selain eksekutif, setiap negara bagian juga akan memiliki parlemen sendiri. Parlemen regional ini bertugas menyusun undang-undang lokal, mengawasi anggaran, serta mengatur sektor pendidikan, kesehatan, kepolisian daerah, dan pembangunan ekonomi sesuai kebutuhan wilayah masing-masing.
Pemerintah federal di tingkat pusat hanya akan menangani urusan strategis seperti pertahanan, kebijakan luar negeri, mata uang, dan hubungan perdagangan internasional. Dengan pembagian ini, konflik antara pusat dan daerah diharapkan dapat ditekan secara signifikan.
Dalam skenario sukses, keberadaan enam negara bagian dengan kewenangan luas justru akan memperkuat persatuan Yaman, karena setiap wilayah merasa diakui dan tidak lagi didominasi oleh satu pusat kekuasaan.
Pertanyaan berikutnya adalah lokasi ibu kota federasi. Sana’a secara historis adalah pusat politik, namun kondisi keamanan dan statusnya yang berada di bawah kendali Houthi membuatnya tidak realistis untuk menjadi ibu kota federal dalam jangka menengah.
Aden juga dinilai kurang ideal karena identitasnya yang kuat sebagai simbol selatan serta posisinya yang sarat rivalitas politik dan militer. Kota ini lebih cocok berfungsi sebagai ibu kota negara bagian Aden dengan kewenangan khusus.
Dalam konteks itu, Seiyun di Hadhramaut muncul sebagai opsi yang semakin sering dibicarakan. Seiyun relatif netral secara politik, jauh dari garis depan konflik utama, serta memiliki infrastruktur pemerintahan dan bandara yang memadai.
Letak Seiyun yang berada di tengah kawasan timur Yaman juga dinilai mampu menjembatani utara dan selatan secara simbolik. Kota ini tidak memiliki beban sejarah konflik nasional sebesar Sana’a maupun Aden.
Jika Seiyun ditetapkan sebagai ibu kota federasi, maka ia berpotensi berkembang menjadi pusat administrasi dan diplomasi baru, sementara kota-kota lain tetap menjalankan peran regionalnya masing-masing.
Dengan enam negara bagian, parlemen regional, dan ibu kota federal yang netral, Yaman federal berpeluang keluar dari siklus konflik lama dan memasuki fase stabilitas berbasis keseimbangan kekuasaan yang lebih realistis.
Isu Houthi
Jika sistem federal benar-benar dilembagakan, maka persoalan Houthi berpotensi direduksi dari konflik nasional menjadi isu internal negara bagian Azal. Dalam kerangka ini, wilayah basis Houthi seperti Saada, Sana’a, Amran, dan Dhamar akan berada di bawah otoritas pemerintahan regional Azal dengan kewenangan luas mengatur politik, keamanan lokal, dan tata kelola sosial.
Dengan demikian, hubungan antara Houthi dan pemerintah federal akan bergeser dari konfrontasi militer menjadi relasi konstitusional. Selama pemerintah negara bagian Azal mematuhi konstitusi federal, loyalitas utama yang dituntut dari Houthi bukan lagi dominasi nasional, melainkan kepatuhan terhadap aturan federal dan pembagian kewenangan yang disepakati.
Pendekatan ini berpotensi menurunkan eskalasi konflik berskala nasional karena persoalan ideologi, militer, dan administrasi Houthi ditangani dalam ruang politik regional. Bagi negara federal Yaman, ini berarti stabilitas pusat dapat dijaga, sementara dinamika di Azal dikelola sebagai urusan domestik negara bagian, bukan lagi ancaman eksistensial bagi seluruh negara.
0 Response to "Saat Ide Federalisasi Yaman Kembali Menguat"
Post a Comment