Perdebatan mengenai apa yang disebut sebagai “isu selatan” kembali mencuat di ruang publik Yaman. Diskursus ini menguat setelah muncul pertanyaan tentang apa sebenarnya kesepakatan bersama terkait persoalan selatan dalam Musyawarah Riyadh tahun 2022, forum yang menjadi fondasi lahirnya Dewan Kepemimpinan Presiden.
Sebagian kalangan menegaskan bahwa isu selatan bukanlah sekadar slogan emosional atau sentimen identitas. Mereka menggambarkannya sebagai realitas panjang sebuah masyarakat yang merasa kehilangan hak atas sumber daya, keputusan politik, dan kesempatan membangun wilayahnya sendiri sejak penyatuan Yaman.
Narasi ini menyoroti bahwa selama puluhan tahun, sumber daya wilayah selatan dialirkan ke Sana’a tanpa diimbangi pembangunan yang adil di daerah asalnya. Ketimpangan tersebut disebut menjadi akar kekecewaan yang terus terakumulasi hingga hari ini.
Selain soal sumber daya, kritik juga diarahkan pada dominasi pusat dalam distribusi jabatan tinggi negara. Posisi strategis, fasilitas negara, hingga beasiswa luar negeri disebut terpusat di Sana’a, sementara sumber daya manusia dari selatan kerap terpinggirkan.
Masalah lain yang kerap diangkat adalah soal kekuatan militer. Dalam pandangan pendukung isu selatan, kekuatan bersenjata sengaja dipusatkan di wilayah utara, sementara upaya membangun kekuatan lokal di Aden dianggap selalu dibatasi demi menjaga kontrol pusat.
Keputusan politik, militer, dan ekonomi Yaman selama bertahun-tahun juga dipandang sepenuhnya dikendalikan dari Sana’a. Kebijakan tersebut dinilai lebih melayani kepentingan elite utara ketimbang kebutuhan wilayah selatan.
Ada pula kritik historis yang lebih ideologis, yakni tuduhan bahwa elite di dataran tinggi Zaydi tidak pernah benar-benar menerima kepemimpinan nasional kecuali jika lahir dari lingkar pengaruh mereka sendiri. Persepsi ini memperkuat rasa keterasingan di kalangan masyarakat selatan.
Dalam konteks inilah, pendukung isu selatan menegaskan bahwa tuntutan mereka bukanlah sikap anti pihak tertentu, melainkan penolakan terhadap ketidakadilan struktural. Mereka mengklaim sedang memperjuangkan hak hukum dan hak asasi setelah pengalaman persatuan yang dianggap gagal dan merugikan.
Namun, pandangan tersebut ditantang keras oleh sebagian warganet dan pengamat. Mereka menyebut apa yang dinamakan “isu selatan” sejatinya proyek penentuan nasib sendiri karena Yaman pada umumnya dulunya merupakan tiga entitas yakni Yaman Utara (Imamat), Arabia Selatan (Aden) dan Konfederasi Hadramaut. Arabia Selatan dan Konfederasi Hadramaut dulunya berbeda dan masing-masing mempunyai kesultanan sendiri.
Menurut kelompok ini, inti tuntutan yang pernah disuarakan dalam dialog nasional di Sana’a adalah pemisahan (Arabia) selatan, klaim atas Hadramaut, serta pembentukan wilayah federal yang menguntungkan elite tertentu. Mereka menilai tuntutan tersebut bersifat sepihak dan tidak mencerminkan konsensus nasional.
Kritik juga diarahkan pada latar belakang sejarahnya. Isu selatan, menurut pandangan ini, baru menguat pasca Perang 1994, setelah Partai Sosialis Yaman gagal memenangkan pemilu 1993 dan kehilangan pengaruh politiknya di tingkat nasional.
Mereka menilai bahwa kekecewaan politik itulah yang kemudian bermetamorfosis menjadi wacana ketidakadilan struktural, meski sebelumnya elite selatan juga pernah memegang kendali kekuasaan di wilayah lain, termasuk Hadramaut.
Dari sisi ekonomi, kritik ini semakin tajam. Disebutkan bahwa wilayah selatan Yaman (atau Arabia Selatan; Lahej, Aden, sebagian Abyan dan Dhali') tidak memiliki sumber daya besar selain pelabuhan Aden dan beberapa aktivitas pertanian terbatas. Sektor pertanian di Abyan, misalnya, dinilai hanya cukup untuk kebutuhan lokal.
Sebaliknya, mereka menegaskan bahwa kekayaan alam utama justru berada di Hadramaut dan wilayah utara (Sanaa). Oleh karena itu, klaim bahwa “kekayaan selatan dirampas” dipandang sebagai penyederhanaan yang menyesatkan.
Hadramaut menjadi titik paling sensitif dalam perdebatan ini. Sebagian warganet menolak keras penggolongan Hadramaut sebagai bagian dari isu selatan (Arabia Selatan), dengan menegaskan bahwa wilayah tersebut memiliki identitas, sejarah, dan persoalan sendiri.
Bagi mereka, isu Hadramaut adalah isu identitas dan martabat manusia sejak 1967, jauh sebelum konflik politik pasca-persatuan. Mereka bahkan menuduh bahwa penderitaan Hadramaut lebih banyak disebabkan oleh elite selatan sendiri daripada oleh utara.
Tuduhan ini memperlihatkan betapa kompleks dan berlapisnya persoalan di Yaman. Narasi ketidakadilan tidak berdiri tunggal, melainkan saling bertabrakan dengan memori sejarah, pengalaman kekuasaan, dan rivalitas elite.
Perdebatan ini juga menunjukkan bahwa tidak ada definisi tunggal tentang “isu selatan” yang diterima semua pihak. Apa yang dianggap perjuangan hak oleh satu kelompok, dipandang sebagai ambisi politik sempit oleh kelompok lain.
Musyawarah Riyadh 2022 sendiri gagal merumuskan definisi final tentang persoalan selatan. Forum tersebut lebih fokus pada pembagian kekuasaan jangka pendek demi stabilitas, bukan penyelesaian akar masalah identitas dan keadilan wilayah.
Akibatnya, isu selatan terus hidup sebagai wacana terbuka yang mudah dipolitisasi. Setiap krisis politik atau keamanan selalu diiringi kebangkitan kembali narasi ini di media sosial dan ruang publik.
Kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi masa depan Yaman. Tanpa kesepakatan jujur tentang sejarah, sumber daya, dan identitas, isu selatan berpotensi terus menjadi sumber konflik laten.
Di tengah perang dan krisis kemanusiaan yang belum berakhir, polemik ini memperlihatkan satu kenyataan pahit: rekonsiliasi Yaman tidak hanya soal senjata dan kekuasaan, tetapi juga tentang memori, pengakuan, dan keadilan yang belum tuntas.
0 Response to "Polemik Makna Isu Selatan Yaman"
Post a Comment