Sistem pemerintahan di berbagai negara dunia menampilkan keragaman yang mencolok, mulai dari monarki berlapis di UEA hingga presidensi kolektif di Bosnia, federal parlementer di Australia, dan rotasi kerajaan di Malaysia. Keempat model ini memiliki prinsip dasar yang berbeda, namun memiliki persamaan dalam menyeimbangkan kekuasaan agar stabilitas politik tetap terjaga.
Di Uni Emirat Arab, negara ini dibangun sebagai federasi tujuh emirat, masing-masing dipimpin oleh seorang Emir yang memiliki kekuasaan hampir setara raja kecil. Emir memegang kendali atas urusan internal emirat, termasuk ekonomi, keamanan, dan legislatif, sementara federasi mengelola pertahanan, hubungan luar negeri, dan kebijakan moneter.
Setiap Emir dibantu oleh Crown Prince atau Putra Mahkota yang biasanya memimpin Executive Council. Struktur ini mirip kabinet, di mana Putra Mahkota menjalankan tugas eksekutif sehari-hari. Dengan demikian, meski Emir adalah kepala negara emirat, operasi pemerintahan dijalankan oleh struktur birokrasi yang profesional.
Di tingkat federal, Presiden UEA dipilih dari Emir Abu Dhabi, sedangkan Perdana Menteri UEA biasanya berasal dari Emir Dubai. Kedua posisi ini memadukan kekuasaan simbolik dan eksekutif sehingga federasi dapat berfungsi secara efektif meski terdiri dari monarki terpisah. Sistem ini menekankan stabilitas internal melalui kesepakatan elit.
Sementara itu, Bosnia dan Herzegovina memiliki struktur yang jauh berbeda. Negara ini dipimpin oleh Presidensi kolektif tiga orang, masing-masing mewakili Bosniak, Serb, dan Kroat. Kursi ketua presidensi bergilir setiap delapan bulan, dan keputusan strategis nasional harus disetujui secara kolektif.
Selain presidensi, Bosnia memiliki Council of Ministers yang dipimpin Perdana Menteri. Namun, PM di Bosnia relatif lemah karena keputusan besar dapat diblokir oleh anggota presidensi. Struktur ini mencerminkan tujuan utama Bosnia pasca-perang: mencegah dominasi satu kelompok etnis dan menahan potensi konflik.
Di tingkat entitas, Federasi Bosnia dan Herzegovina dipimpin oleh Presiden entitas dan didampingi Perdana Menteri entitas, sedangkan Republika Srpska memiliki sistem serupa. Distrik Brčko berbeda karena tidak termasuk entitas manapun; ia dikelola oleh Wali Kota dan Majelis Distrik, tanpa presiden atau PM entitas.
Australia, di sisi lain, mengadopsi sistem federal parlementer. Setiap negara bagian memiliki Premier sebagai kepala pemerintahan yang bertanggung jawab atas pendidikan, kesehatan, transportasi, dan urusan lokal lainnya. Di tingkat nasional, Perdana Menteri memimpin pemerintah federal yang menangani pertahanan, ekonomi makro, dan kebijakan luar negeri.
Di Australia, kepala negara adalah Raja Inggris yang diwakili oleh Governor-General di tingkat federal, dan Gubernur di tiap negara bagian. Gubernur bersifat simbolik, sedangkan Premier dan PM menjalankan kekuasaan eksekutif nyata. Sistem ini memungkinkan distribusi kekuasaan yang jelas antara pusat dan negara bagian.
Malaysia memiliki sistem monarki konstitusional unik dengan rotasi Raja. Yang di-Pertuan Agong dipilih dari sembilan Sultan Melayu setiap lima tahun. Sistem ini menggabungkan tradisi monarki lokal dengan prinsip federal, sehingga setiap Sultan memiliki kesempatan menjadi kepala negara.
Rotasi kerajaan Malaysia dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kesultanan yang berbeda. Meskipun Yang di-Pertuan Agong memiliki kewenangan simbolik, sebagian besar urusan eksekutif dijalankan oleh Perdana Menteri yang dipilih melalui parlemen nasional. Sistem ini berhasil menjaga persatuan nasional tanpa menghapus kekuasaan tradisional Sultan.
Perbandingan keempat sistem menunjukkan pola menarik: UEA dan Malaysia berbasis monarki, tetapi UEA memadukan federasi dengan eksekutif kuat di tingkat emirat, sedangkan Malaysia lebih simbolik di tingkat federal. Bosnia menekankan rotasi dan veto kolektif untuk mencegah konflik, sementara Australia menekankan efisiensi pemerintahan melalui federal parlementer.
Kelebihan sistem UEA terletak pada stabilitas dan konsentrasi kekuasaan, memungkinkan keputusan cepat dan koordinasi antara emirat. Namun, sistem ini tidak demokratis dan sangat tergantung pada kesepakatan elit. Malaysia lebih demokratis di tingkat eksekutif, tetapi rotasi raja memberikan keseimbangan simbolik.
Bosnia unggul dalam pencegahan konflik, tetapi lambat dalam pengambilan keputusan karena kebutuhan konsensus etnis. Australia efektif dalam administrasi dan kebijakan publik, tetapi kekuasaan terdistribusi sehingga konflik antara federal dan negara bagian kadang muncul.
Sistem rotasi di Malaysia dan Bosnia sama-sama bertujuan menyeimbangkan kekuasaan, namun konteksnya berbeda. Di Malaysia, tujuan rotasi bersifat simbolik dan tradisional. Di Bosnia, rotasi adalah mekanisme pencegahan konflik politik dan etnis.
Keempat sistem juga menunjukkan perbedaan dalam sumber legitimasi. UEA dan Malaysia mendapatkan legitimasi dari monarki dan tradisi, Australia dari pemilu demokratis, dan Bosnia dari perjanjian internasional dan perwakilan etnis.
Dalam hal eksekutif, UEA dan Australia memiliki kepala pemerintahan yang kuat, sedangkan Bosnia dan Malaysia menekankan simbolisme di tingkat kepala negara. Hal ini berdampak pada kecepatan pengambilan keputusan dan kemampuan menghadapi krisis.
Sistem berlapis di UEA dan Bosnia menunjukkan bagaimana federasi atau konfederasi dapat mengakomodasi kepentingan regional. Australia menunjukkan model federal parlementer yang memungkinkan pembagian kekuasaan jelas, sementara Malaysia menunjukkan bagaimana tradisi monarki bisa dipadukan dengan demokrasi parlementer.
Kelebihan semua sistem ini adalah kemampuan mereka menjaga stabilitas dalam konteks sosial dan politik masing-masing. Namun, kelemahannya muncul ketika kepentingan elit atau kelompok berbeda bentrok, menyebabkan kebuntuan atau ketergantungan pada konsensus yang rapuh.
Secara keseluruhan, perbandingan UEA, Bosnia, Australia, dan Malaysia menunjukkan keragaman solusi pemerintahan berlapis di dunia. Setiap negara menyesuaikan sistemnya dengan konteks sejarah, sosial, dan politik masing-masing, dan semuanya memiliki kompromi antara efisiensi, stabilitas, dan legitimasi.
Keempat contoh ini juga mengajarkan bahwa tidak ada satu sistem pemerintahan yang sempurna. Stabilitas politik selalu diimbangi oleh kebutuhan kompromi, baik itu melalui rotasi simbolik, veto kolektif, atau eksekutif kuat yang terkonsentrasi.
Dalam era global saat ini, memahami perbedaan sistem ini penting untuk menilai bagaimana negara-negara mengatur distribusi kekuasaan, menjaga keseimbangan, dan menavigasi konflik internal serta tekanan eksternal.
0 Response to "Perbandingan Sistem Pemerintahan UEA, Bosnia, Australia, Malaysia"
Post a Comment