Jika perpecahan Dewan Pimpinan Kepresidenan benar-benar melahirkan negara de facto kedua di Yaman selatan, maka Taiz akan menjadi wilayah yang paling terjepit sekaligus paling menentukan arah fragmentasi berikutnya. Kota ini sejak lama berada di bawah tekanan militer Houthi dari utara dan timur, sementara jalur ke selatan berada di wilayah yang semakin dipengaruhi Dewan Transisi Selatan. Dalam peta konflik baru, Taiz berisiko menjadi “pulau terkurung” di tengah entitas-entitas yang saling bermusuhan.
Secara historis, Taiz memiliki identitas politik yang berbeda dari Sana’a maupun Aden. Kota ini dikenal sebagai pusat urban Sunni dengan tradisi republik yang kuat dan basis lama partai Islah. Identitas ini membuat Taiz tidak sepenuhnya nyaman berada di bawah dominasi Houthi maupun proyek negara selatan berbasis STC.
Dalam skenario munculnya negara de facto kedua di selatan, prioritas kekuatan baru itu kemungkinan akan terfokus pada wilayah pesisir dan jalur laut strategis. Taiz, yang tidak memiliki pelabuhan dan terletak di dataran tinggi, berpotensi menjadi wilayah pinggiran yang tidak diintegrasikan secara penuh ke dalam proyek negara selatan.
Di sisi lain, Houthi memiliki kepentingan strategis untuk terus menekan Taiz. Kota ini adalah simbol perlawanan sipil terhadap kekuasaan Sana’a versi Houthi. Selama Taiz bertahan, narasi bahwa Houthi menguasai jantung Yaman utara akan selalu cacat.
Tekanan ganda ini membuat Taiz berada dalam kondisi unik. Berbeda dengan Aden atau Sana’a, Taiz bertahan bukan karena dukungan negara patron yang kuat, melainkan karena jaringan milisi lokal, solidaritas warga, dan kepentingan regional yang saling menahan.
Jika Taiz mampu mempertahankan diri dalam jangka panjang di tengah runtuhnya otoritas pusat, muncul kemungkinan bahwa kota ini berkembang menjadi entitas de facto tersendiri. Namun, bentuknya kemungkinan bukan negara penuh, melainkan wilayah otonom bersenjata dengan legitimasi lokal yang kuat.
Entitas Taiz semacam itu akan sangat bergantung pada keseimbangan rapuh antara Houthi dan STC. Selama kedua pihak menganggap Taiz lebih berguna sebagai penyangga daripada wilayah yang harus direbut, kota ini akan terus bertahan dalam status abu-abu.
Masalah terbesar Taiz adalah logistik. Tanpa akses pelabuhan dan dengan jalur darat yang sering ditutup, kemampuan entitas Taiz untuk menopang ekonomi dan layanan publik sangat terbatas. Ini membedakannya dari Houthi di utara atau STC di selatan yang memiliki sumber pemasukan relatif stabil.
Namun, keterbatasan ini juga menjadi kekuatan politik. Taiz tidak menarik bagi aktor regional sebagai proyek negara klien. Akibatnya, kota ini relatif bebas dari dominasi langsung negara asing, meski harus membayar mahal dalam bentuk penderitaan warga sipil.
Jika empat anggota PLC keluar dan membentuk kepemimpinan baru di selatan, Taiz akan kehilangan pelindung politik terakhirnya di tingkat nasional. Dalam kondisi itu, elite lokal di Taiz hampir pasti akan memperkuat struktur pemerintahan sendiri untuk mengisi kekosongan.
Struktur ini bisa berkembang menjadi administrasi kota bersenjata, mirip dengan model Misrata di Libya pascarevolusi. Ia tidak mengklaim negara, tetapi menjalankan fungsi negara secara praktis.
Namun, risiko terbesar bagi Taiz adalah fragmentasi internal. Kota ini dihuni berbagai faksi militer dan politik yang tidak selalu sejalan. Tanpa ancaman eksternal yang jelas, konflik internal bisa meledak dan menghancurkan peluang bertahan sebagai entitas kohesif.
Houthi kemungkinan akan mencoba memanfaatkan perpecahan itu dengan strategi pengepungan jangka panjang. Mereka tidak perlu merebut Taiz secara frontal, cukup membuatnya tidak layak hidup sebagai entitas mandiri.
STC, di sisi lain, memiliki dilema strategis. Menguasai Taiz akan membuka front baru yang mahal dan tidak populer di kalangan basis pendukung selatan. Membiarkan Taiz bertahan justru lebih menguntungkan secara militer.
Dalam jangka menengah, Taiz bisa berubah menjadi simbol Yaman ketiga. Bukan utara Houthi, bukan selatan STC, melainkan republik kota yang hidup dari keseimbangan ketakutan para tetangganya.
Namun, pengakuan internasional hampir pasti tidak akan datang. Dunia luar cenderung melihat Taiz sebagai bagian dari Yaman yang terfragmentasi, bukan aktor baru yang layak diakui.
Nasib Taiz sangat bergantung pada dinamika regional. Jika Saudi memilih mempertahankan satu entitas Yaman yang diakui, Taiz mungkin akan dijadikan titik kompromi. Jika tidak, kota ini akan terus dibiarkan bertahan sendiri.
Dalam kondisi terburuk, Taiz bisa menjadi wilayah kelelahan konflik yang perlahan runtuh dari dalam. Dalam kondisi terbaik, ia menjadi contoh ketahanan sipil di tengah perang proksi.
Apa pun hasilnya, munculnya negara de facto kedua akan menjadikan Taiz bukan sekadar korban, melainkan variabel kunci dalam persamaan politik Yaman. Cara kota ini bertahan atau runtuh akan menentukan apakah Yaman terpecah menjadi dua, atau terfragmentasi menjadi banyak realitas politik kecil yang saling terisolasi.
0 Response to "Taiz di Persimpangan Tiga Kekuasaan Yaman"
Post a Comment