Ketegangan politik di Yaman kembali mengemuka setelah Perdana Menteri Yaman, Dr. Salem Saleh bin Buraik, secara resmi mengadukan Gubernur Provinsi Al-Mahra kepada Dewan Kepemimpinan Presiden. Aduan tersebut disampaikan melalui nota resmi yang dialamatkan kepada Ketua Dewan Kepemimpinan Presiden, Dr. Rashad Al-Alimi.
Dokumen yang beredar luas itu mengungkap keberatan keras kepala pemerintahan terhadap serangkaian tindakan Gubernur Al-Mahra yang dinilai melampaui kewenangannya. Perdana menteri menilai langkah-langkah tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi telah menyentuh aspek kedaulatan negara.
Dalam surat itu, Bin Buraik menegaskan bahwa perilaku gubernur berpotensi merusak wibawa negara dan menciptakan preseden berbahaya dalam tata kelola pemerintahan daerah. Ia menekankan pentingnya disiplin institusional di tengah situasi nasional yang masih rapuh.
Al-Mahra merupakan provinsi strategis di timur Yaman yang berbatasan langsung dengan Oman dan memiliki garis pantai panjang di Laut Arab. Stabilitas wilayah ini dinilai krusial, baik bagi pemerintah pusat maupun keamanan regional.
Namun menurut nota tersebut, sejumlah kebijakan dan keputusan gubernur dilakukan tanpa koordinasi dengan pemerintah pusat. Hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip negara kesatuan dan melemahkan otoritas lembaga resmi.
Perdana menteri juga menyoroti bahwa tindakan gubernur Al-Mahra dinilai bertabrakan langsung dengan rencana reformasi nasional yang tengah dijalankan pemerintah. Reformasi tersebut mencakup restrukturisasi institusi sipil dan keamanan serta penataan ulang kewenangan pusat dan daerah.
Dalam konteks ini, langkah sepihak di daerah disebut berisiko menggagalkan agenda reformasi yang selama ini mendapat dukungan internasional. Pemerintah pusat khawatir ketidaksinkronan kebijakan akan dimanfaatkan oleh aktor-aktor non-negara.
Bin Buraik menegaskan bahwa pemerintah tidak menolak otonomi daerah, namun menuntut agar seluruh kebijakan tetap berada dalam kerangka konstitusi dan hukum nasional. Ia mengingatkan bahwa otonomi bukan berarti kedaulatan terpisah.
Dokumen pengaduan itu juga menyinggung potensi dampak keamanan dari kebijakan gubernur Al-Mahra. Pemerintah pusat menilai bahwa keputusan yang tidak terkoordinasi dapat menciptakan celah bagi penyelundupan, aktivitas ilegal, dan ketidakstabilan lintas batas.
Al-Mahra selama ini dikenal relatif tenang dibanding provinsi lain di Yaman. Karena itu, pemerintah pusat menilai penting untuk menjaga provinsi tersebut dari tarik-menarik kepentingan politik dan keamanan.
Aduan resmi ini menunjukkan meningkatnya ketegangan antara pemerintah pusat dan sebagian otoritas lokal. Fenomena ini mencerminkan tantangan besar Yaman dalam menata ulang negara pascakonflik dan fragmentasi kekuasaan.
Dewan Kepemimpinan Presiden kini berada pada posisi menentukan. Lembaga kolektif tersebut diharapkan mengambil langkah tegas namun terukur agar konflik kelembagaan tidak berkembang menjadi krisis politik terbuka.
Sumber-sumber pemerintahan menyebut bahwa pengaduan ini tidak dimaksudkan untuk memperuncing konflik, melainkan untuk mengembalikan disiplin administrasi dan rantai komando pemerintahan. Langkah ini juga dipandang sebagai ujian awal efektivitas Dewan Kepemimpinan Presiden.
Di sisi lain, langkah perdana menteri ini mendapat dukungan dari kalangan birokrat dan teknokrat yang khawatir agenda reformasi akan tergelincir akibat manuver politik daerah. Mereka menilai negara membutuhkan konsistensi kebijakan.
Namun sebagian pengamat memperingatkan bahwa penanganan kasus ini harus dilakukan dengan hati-hati. Al-Mahra memiliki dinamika sosial dan tribal yang sensitif, sehingga pendekatan keras berpotensi memicu reaksi balik.
Pemerintah pusat dituntut untuk menyeimbangkan penegakan kewenangan dengan dialog politik. Kegagalan menjaga keseimbangan ini dikhawatirkan akan memperdalam jurang antara pusat dan daerah.
Kasus Al-Mahra juga dipandang sebagai cerminan masalah struktural Yaman, di mana fragmentasi kekuasaan masih menjadi tantangan utama. Reformasi negara tidak hanya membutuhkan regulasi, tetapi juga kesepahaman politik.
Dalam suratnya, Bin Buraik menegaskan bahwa menjaga kedaulatan negara adalah garis merah. Ia mengingatkan bahwa setiap pelanggaran terhadap prinsip ini, sekecil apa pun, harus ditangani secara serius.
Keputusan Dewan Kepemimpinan Presiden atas aduan ini akan menjadi preseden penting. Langkah yang diambil akan menunjukkan apakah negara mampu menegakkan otoritasnya secara konsisten.
Bagi publik Yaman, polemik ini menambah daftar panjang ketidakpastian politik. Di tengah krisis ekonomi dan kemanusiaan, stabilitas pemerintahan menjadi harapan utama masyarakat.
Pada akhirnya, nasib hubungan antara pemerintah pusat dan Provinsi Al-Mahra kini berada di tangan Dewan Kepemimpinan Presiden. Hasilnya akan menentukan apakah agenda reformasi dapat terus berjalan atau kembali tersandera konflik internal.
0 Response to "Polemik Otonomi Daerah Antara PM Yaman dan Gubernur Al-Mahra"
Post a Comment