Dalam konteks konflik internal Sudan yang berkepanjangan, wacana pengadaan pesawat latih bersenjata JL-9 (FTC-2000) dinilai oleh banyak pengamat sebagai langkah yang relatif rasional dari sudut pandang militer. Karakter perang Sudan saat ini lebih menekankan kontrol wilayah dan penindakan milisi, bukan pertempuran udara antarnegara.
Konflik yang didominasi pergerakan pasukan darat ringan, konvoi bersenjata, dan basis milisi terpencar membuat kebutuhan utama Angkatan Udara Sudan bukanlah jet tempur multirole mahal, melainkan platform yang mampu menjalankan serangan darat ringan dan close air support secara berkelanjutan.
Dalam skema ideal, JL-9 dipasangkan dengan drone pengintai dan drone serang ringan. Drone digunakan untuk ISR—mendeteksi target, memantau pergerakan musuh, dan memberikan real-time targeting—sementara JL-9 bertugas sebagai eksekutor dengan bom dan roket. Kombinasi ini jauh lebih murah dibanding mengerahkan jet tempur berat.
Model operasi semacam ini memungkinkan Sudan menjaga tekanan udara konstan terhadap milisi tanpa harus mempertaruhkan pesawat mahal atau pilot elite. Kehilangan satu JL-9 dalam skenario terburuk masih jauh lebih dapat ditoleransi dibanding kehilangan MiG-29 atau Su-25.
Perbandingan dengan MiG-29 Sudan menjadi relevan. MiG-29 sejatinya unggul jauh dalam pertempuran udara dan performa, namun keunggulan itu nyaris tidak terpakai dalam konflik internal. Biaya operasi tinggi, kebutuhan perawatan kompleks, serta ketergantungan suku cadang justru menjadi beban.
Selain itu, penggunaan MiG-29 untuk serangan darat berisiko tinggi. Pesawat ini tidak dioptimalkan untuk CAS rendah dan relatif rentan terhadap tembakan darat jika dipaksa masuk ke profil misi yang tidak sesuai dengan desain awalnya.
Sebaliknya, JL-9 sejak awal dirancang sebagai platform fleksibel, mampu berfungsi ganda sebagai pesawat latih dan penyerang ringan. Hal ini memudahkan regenerasi pilot di tengah konflik, sekaligus menjaga kesiapan operasional tanpa harus memisahkan armada khusus pelatihan.
Dari sisi infrastruktur, JL-9 juga lebih sesuai dengan kondisi Sudan. Ia dapat beroperasi dari landasan yang lebih sederhana, membutuhkan dukungan teknis lebih ringan, dan tidak menuntut ekosistem logistik tingkat tinggi seperti jet tempur generasi lama era Perang Dingin.
Secara politik dan strategis, pesawat buatan Tiongkok seperti JL-9 memberikan fleksibilitas lebih besar. Risiko embargo, pembatasan suku cadang, atau tekanan diplomatik relatif lebih kecil dibandingkan platform Barat atau Rusia di tengah konflik internal yang sensitif.
Dengan demikian, bagi Sudan, pilihan JL-9 bukan soal mengejar superioritas udara, melainkan efisiensi, kontinuitas operasi, dan kontrol wilayah. Dalam perang internal modern, kombinasi JL-9 + drone dinilai jauh lebih relevan daripada mempertahankan armada jet tempur berat yang mahal dan tidak sesuai kebutuhan lapangan.
Kekuatan RSF
Perang internal Sudan tidak hanya berlangsung di darat, tetapi juga mulai merambah ke dimensi udara dengan keterlibatan Rapid Support Forces (RSF) yang semakin aktif memanfaatkan teknologi drone. Meski tidak memiliki angkatan udara konvensional, RSF berhasil membangun kemampuan udara asimetris yang memberi dampak signifikan di medan tempur.
RSF pada dasarnya tidak mengoperasikan pesawat tempur atau helikopter militer dalam struktur formal. Namun kelompok ini memanfaatkan drone komersial dan semi-militer untuk kepentingan pengintaian, koreksi tembakan artileri, serta serangan terbatas menggunakan amunisi improvisasi.
Dalam beberapa pertempuran di Khartoum, Darfur, dan wilayah tengah Sudan, drone RSF dilaporkan digunakan untuk memantau pergerakan Angkatan Bersenjata Sudan (SAF), mengidentifikasi posisi pasukan, serta mengawasi jalur logistik dan konvoi militer lawan.
Selain fungsi ISR (intelligence, surveillance, reconnaissance), RSF juga diduga menggunakan drone serang ringan yang dimodifikasi untuk menjatuhkan granat atau bahan peledak kecil. Meski daya hancurnya terbatas, metode ini efektif menciptakan tekanan psikologis dan mengganggu konsentrasi pasukan darat.
Keunggulan utama RSF bukan pada kecanggihan teknologi, melainkan pada fleksibilitas dan biaya rendah. Drone yang digunakan relatif murah, mudah diganti, dan tidak memerlukan infrastruktur pangkalan udara, sehingga sulit dinetralisasi sepenuhnya oleh SAF.
Dalam konteks peperangan urban, penggunaan drone memberi RSF keunggulan taktis. Di lingkungan padat bangunan, drone mampu menjangkau area yang sulit diakses pasukan darat atau kendaraan lapis baja, sekaligus meminimalkan risiko bagi personel RSF sendiri.
Namun, keterbatasan RSF juga jelas. Drone yang dioperasikan umumnya memiliki jangkauan pendek, rentan terhadap gangguan elektronik, dan tidak mampu membawa munisi berat. RSF tidak memiliki kemampuan serangan udara presisi skala besar seperti yang dimiliki angkatan udara negara.
Meski demikian, ancaman drone RSF memaksa SAF mengalokasikan sumber daya tambahan untuk pertahanan udara jarak dekat, pengamanan pangkalan, dan perlindungan konvoi. Dalam perang internal, tekanan semacam ini berkontribusi pada kelelahan operasional dan fragmentasi fokus militer.
Sejumlah pengamat menilai bahwa kekuatan udara asimetris RSF mencerminkan tren konflik modern di Afrika dan Timur Tengah, di mana aktor non-negara mampu menantang militer reguler melalui teknologi murah namun efektif.
Ke depan, kemampuan udara RSF akan sangat bergantung pada akses terhadap pasokan drone, komponen elektronik, dan dukungan eksternal. Selama jalur tersebut tetap terbuka, RSF diperkirakan akan terus memanfaatkan ruang udara rendah Sudan sebagai alat perang, meski tanpa memiliki angkatan udara konvensional dalam arti sebenarnya.
0 Response to "Sekilas Kekuatan Udara SAF Sudan"
Post a Comment