Perebutan kekuasaan di Hadramaut dan Al-Mahra pada akhir 2025 menunjukkan bahwa konflik Yaman memasuki fase baru yang lebih kompleks. Jika sebelumnya wilayah timur Yaman relatif jauh dari garis depan utama perang melawan Houthi, kini dua provinsi strategis itu justru menjadi ajang pertarungan politik dan keamanan antara faksi-faksi anti-Houthi sendiri.
Realitas di lapangan memperlihatkan bahwa konflik di Hadramaut dan Mahra bukan lagi soal melawan Houthi, melainkan perebutan kendali antara Presidential Leadership Council (PLC) yang didukung kekuatan milisi Dar’ul Wathan dan Southern Transitional Council (STC). Perebutan ini mencuat setelah mundurnya atau melemahnya pengaruh milisi Islah yang selama bertahun-tahun menjadi aktor dominan di wilayah tersebut.
Selama satu dekade terakhir, Islah berhasil menguasai Hadramaut melalui kombinasi pengaruh politik, infiltrasi keamanan, dan kendali atas struktur pemerintahan lokal paska naiknya Houthi di Sanaa. Dengan dukungan tidak langsung dari jaringan militer pro-pemerintah dan relasi dengan aktor regional, Islah membangun dominasi yang relatif stabil, meski sering dituding memarginalkan kelompok lokal dan selatan.
Di Al-Mahra, pola serupa terjadi meski dalam skala berbeda. Islah memanfaatkan lemahnya kehadiran negara dan sensitivitas wilayah perbatasan dengan Oman untuk memperluas pengaruh politik dan keamanan. Keberadaan milisi dan pejabat loyalis Islah membuat Mahra selama bertahun-tahun berada di luar kendali efektif kekuatan selatan.
Namun, dinamika berubah drastis sepanjang 2024 hingga 2025. Tekanan regional, perubahan sikap negara-negara pendukung, serta melemahnya posisi Islah di tingkat nasional membuat kelompok ini perlahan ditinggalkan. Struktur militernya terfragmentasi, sementara dukungan politik terhadapnya di dalam PLC menyusut signifikan.
Kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan Islah tidak berlangsung lama. PLC melalui jaringan Dar’ul Wathan segera berupaya mengkonsolidasikan kendali, dengan mengedepankan narasi stabilitas nasional dan perlindungan institusi negara. Hadramaut dan Mahra dipandang sebagai wilayah kunci untuk mempertahankan legitimasi pemerintah Yaman yang diakui internasional.
Di sisi lain, STC melihat momentum ini sebagai peluang strategis. Bagi STC, Hadramaut dan Mahra merupakan bagian integral dari proyek politik Yaman Selatan. Mereka memandang pengaruh Islah sebagai penghalang utama selama ini, dan kepergiannya membuka jalan bagi penetrasi politik dan keamanan selatan.
Persaingan ini membuat Hadramaut menjadi arena tarik-menarik yang intens. Pasukan keamanan, unit militer lokal, dan elite suku terbelah antara loyalitas kepada PLC atau kedekatan dengan STC. Situasi ini menciptakan ketegangan laten yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi bentrokan terbuka.
Pada akhir Desember 2025, suasana di Hadramaut digambarkan tegang namun terkendali. Aktivitas militer meningkat, pos-pos keamanan diperketat, dan patroli bersenjata terlihat di kota-kota utama. Meski belum terjadi konflik besar, sinyal eskalasi terasa kuat di tengah masyarakat.
Warga sipil menghadapi ketidakpastian baru. Setelah bertahun-tahun relatif stabil dibanding wilayah Yaman lain, Hadramaut kini dihantui kekhawatiran akan konflik internal. Bisnis, pelabuhan, dan jalur logistik tetap berjalan, tetapi di bawah bayang-bayang rivalitas politik yang semakin tajam.
Di Al-Mahra, situasinya tidak kalah rumit. PLC berusaha mempertahankan pengaruh melalui struktur keamanan resmi, sementara STC mencoba memperluas basis sosial dan politiknya. Faktor geografis Mahra yang sensitif membuat setiap pergeseran kekuasaan di wilayah ini memiliki implikasi regional.
Keterlibatan aktor eksternal juga memperkeruh situasi. Negara-negara Teluk memantau dengan cermat perkembangan di Hadramaut dan Mahra karena wilayah ini berdekatan dengan jalur energi dan perdagangan penting. Stabilitas atau ketidakstabilannya berdampak langsung pada keamanan kawasan.
Bagi PLC, kehilangan Hadramaut atau Mahra ke tangan STC akan menjadi pukulan serius. Dua provinsi ini adalah simbol bahwa pemerintah pusat masih memiliki pijakan kuat di luar Aden dan Marib. Karena itu, Dar’ul Wathan diposisikan sebagai alat utama untuk menahan ekspansi STC.
Sebaliknya, bagi STC, penguasaan politik atas Hadramaut dan Mahra akan memperkuat klaim mereka sebagai representasi sah Yaman Selatan. Keberhasilan ini akan mengubah peta kekuatan nasional dan mempengaruhi arah negosiasi masa depan Yaman.
Mundurnya Islah tidak serta-merta menghilangkan pengaruhnya. Jaringan sosial dan politik yang telah dibangun selama bertahun-tahun masih ada, meski tidak lagi dominan. Dalam beberapa kasus, loyalis Islah justru menjadi penentu keseimbangan antara PLC dan STC.
Akhir 2025 menjadi titik krusial. Hadramaut berada di persimpangan antara stabilitas rapuh dan konflik internal baru. Setiap langkah militer atau politik yang keliru berpotensi memicu eskalasi yang lebih luas.
Al-Mahra pun menghadapi risiko serupa. Jika persaingan antara PLC dan STC tidak dikelola, wilayah ini dapat berubah dari zona periferal menjadi titik panas baru dalam konflik Yaman yang sudah berlarut-larut.
Banyak pengamat menilai bahwa apa yang terjadi di Hadramaut dan Mahra mencerminkan kegagalan transisi pascaperang. Alih-alih menuju konsolidasi nasional, Yaman justru menghadapi fragmentasi baru di antara para pemenang perang.
Ke depan, arah kedua provinsi ini akan sangat ditentukan oleh kemampuan PLC dan STC menahan diri atau mencapai kompromi. Tanpa kesepakatan politik yang jelas, perebutan kekuasaan berisiko berubah menjadi konflik bersenjata terbuka.
Pada akhirnya, Hadramaut dan Mahra bukan sekadar wilayah pinggiran. Mereka adalah kunci masa depan Yaman, sekaligus cermin dari rapuhnya tatanan politik pascakonflik yang hingga kini belum menemukan bentuk finalnya.
0 Response to "Perubahan Politik Yaman di Hadramaut dan Mahra "
Post a Comment