Dewan Transisi Selatan Yaman atau Southern Transitional Council (STC) sejak awal berdirinya membawa janji besar bagi wilayah selatan. Ia tampil sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi Sana’a dan sebagai wadah aspirasi lama tentang otonomi, bahkan kemerdekaan Yaman Selatan. Namun, perjalanan beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa proyek politik STC justru dipenuhi kontradiksi yang makin terasa di tingkat akar rumput.
STC tidak lahir dari proses politik yang inklusif. Cikal bakalnya adalah reaksi politik atas pemecatan Aidrous Al-Zubaidi oleh Presiden Abdrabbuh Mansur Hadi pada 2017. Dari titik itu, STC lebih menyerupai kendaraan politik personal dan kelompok sempit, ketimbang hasil konsensus luas masyarakat selatan yang majemuk secara sosial dan geografis.
Meski kemudian Al-Zubaidi kembali memperoleh posisi strategis dan bahkan menjadi bagian dari struktur kekuasaan nasional, stigma awal itu tidak pernah sepenuhnya hilang. Banyak kelompok selatan sejak awal memandang STC sebagai representasi kepentingan Aden, Dhale, dan Yafa, bukan seluruh wilayah selatan seperti Hadramaut, Mahra, atau Shabwa.
Ekspansi STC ke wilayah-wilayah lain di selatan sebagian besar dilakukan melalui pendekatan militer. Setelah mengokohkan kontrol di Aden, pengaruh STC merembet ke Abyan, Shabwa, hingga kemudian menekan Hadramaut dan Mahra. Namun, perluasan ini lebih banyak memicu resistensi ketimbang penerimaan sosial.
Di banyak wilayah, STC hadir sebagai kekuatan bersenjata, bukan sebagai mitra politik. Struktur adat, elite lokal, dan aktor ekonomi lama sering kali tersisih. Kondisi ini melahirkan perlawanan diam-diam berupa sabotase administratif, penolakan politik pasif, dan ketidakpercayaan mendalam terhadap proyek STC.
Secara narasi, STC mengusung otonomi dan menjanjikan masa depan yang lebih adil bagi selatan. Namun, di lapangan, janji itu sulit dirasakan. Institusi sipil yang seharusnya menjadi tulang punggung pemerintahan otonom tidak pernah dibangun secara serius dan sistematis.
Administrasi sipil lemah, birokrasi tidak berfungsi optimal, dan pengambilan keputusan didominasi pendekatan keamanan. Akibatnya, STC lebih dikenal sebagai aktor militer ketimbang entitas pemerintahan yang mampu mengelola wilayah dan melayani masyarakat.
Kritik paling tajam muncul di sektor ekonomi. Banyak warga selatan menilai STC gagal total dalam menjaga denyut ekonomi wilayah yang dikuasainya. Bandara-bandara di Shabwa, Mukalla, dan Mahra mengalami penutupan atau pembatasan berkepanjangan, tanpa penjelasan yang transparan.
Pelabuhan laut yang seharusnya menjadi aset strategis juga stagnan. Pelabuhan Aden tak kunjung menjadi pusat perdagangan regional, sementara pelabuhan-pelabuhan lain di Hadramaut dan Shabwa tidak berkembang signifikan. Aktivitas ekspor dan impor justru kalah dibanding wilayah yang dikuasai Houthi.
Di mata rakyat, ironi ini sangat mencolok. Wilayah Houthi berada di bawah blokade, namun pasar tetap hidup dan layanan dasar berjalan. Sebaliknya, wilayah STC yang mendapat dukungan eksternal justru terlihat lesu secara ekonomi. Persepsi inilah yang perlahan menggerus dukungan publik.
Ketergantungan STC pada aktor eksternal juga menjadi kelemahan mendasar. Dukungan militer dan finansial lebih banyak mengalir untuk sektor keamanan, bukan pembangunan produktif. Hal ini membatasi ruang gerak STC dalam mengambil kebijakan ekonomi mandiri.
Kondisi tersebut membuat STC kerap dipersepsikan sebagai perpanjangan tangan kepentingan luar, bukan gerakan nasional selatan yang berdaulat. Persepsi ini sangat sensitif di wilayah seperti Hadramaut dan Mahra, yang memiliki kesadaran kedaulatan lokal kuat.
Masuknya STC ke dalam struktur negara melalui Perjanjian Riyadh dan keanggotaan Aidrous Al-Zubaidi di Dewan Kepemimpinan Presiden memang memberi legitimasi formal. Namun, langkah itu sekaligus menggerus basis moral STC sebagai gerakan oposisi selatan.
Bagi sebagian pendukung awal, STC kini terlihat menjadi bagian dari sistem yang dulu mereka tolak. Militansi pendukung melemah, sementara kepercayaan sipil belum terbentuk. STC berada di ruang abu-abu antara gerakan separatis dan aktor pemerintahan.
Kegagalan paling strategis STC adalah ketidakmampuannya menghadirkan narasi pembangunan tandingan terhadap Houthi. Terlepas dari sifat otoriternya, Houthi masih mampu menjaga fungsi negara minimal di wilayahnya, termasuk bandara dan pelabuhan utama.
Perbandingan ini sangat merugikan STC. Klaim sebagai alternatif modern dan progresif runtuh ketika rakyat membandingkan realitas sehari-hari antara utara dan selatan. Keunggulan moral yang diharapkan STC justru menguap.
Alih-alih menyatukan selatan, kehadiran STC malah mempercepat fragmentasi. Identitas Hadramaut menguat, Mahra semakin defensif terhadap intervensi luar, dan Shabwa menunjukkan resistensi politik yang keras terhadap dominasi Aden.
Kini selatan Yaman tidak lagi berbicara dengan satu suara. Proyek kemerdekaan atau otonomi selatan justru semakin menjauh secara politik, meski secara militer STC masih bertahan.
Pada akhirnya, kekurangan utama STC bukan terletak pada kemampuan tempurnya, melainkan pada kegagalannya membangun fondasi negara. Tanpa ekonomi yang hidup, institusi sipil yang kuat, dan legitimasi sosial luas, kekuasaan bersenjata hanya menghasilkan stagnasi.
Selama STC tidak mampu menjawab kebutuhan dasar rakyat dan membuktikan bahwa selatan bisa dikelola lebih baik, kritik publik akan terus menguat. Di titik inilah masa depan STC ditentukan, bukan di medan perang, melainkan di pasar, bandara, dan pelabuhan yang hingga kini tetap sunyi.
Ringkasan
Berikut analisis kekurangan STC (Southern Transitional Council) Yaman sejak berdiri, disusun runtut sesuai kronologi dan memakai kacamata politik–ekonomi lapangan, bukan propaganda pihak mana pun.
---
1. Masalah legitimasi sejak lahir
STC lahir bukan dari proses representatif luas, melainkan dari krisis politik personal:
Aidrous Al-Zubaidi dipecat Presiden Abdrabbuh Mansur Hadi sebagai gubernur Aden (2017). STC awalnya lebih tepat disebut “kendaraan politik Al-Zubaidi dan lingkarannya”, bukan konsensus seluruh selatan.
Akibatnya:
Banyak faksi selatan (Hadramaut, Mahra, Abyan, Shabwa) tidak pernah merasa terwakili
STC membawa stigma sebagai elite Aden–Dhale–Yafa oriented
Legitimasi sosial kalah dibanding legitimasi senjata.
---
2. Ekspansi wilayah lewat kekuatan militer, bukan konsensus
Setelah konflik singkat dan dukungan eksternal, STC:
Menguasai Aden
Melebar ke Abyan
Masuk Shabwa (lalu terusir)
Merangsek ke Hadramaut dan Mahra
Masalahnya:
Masuk dengan senjata, bukan perjanjian sosial
Struktur lokal (tribal, elite ekonomi, birokrasi lama) dipinggirkan
Menimbulkan resistensi pasif: boikot, sabotase administratif, dan penolakan diam-diam
Ini membuat STC kuat secara militer, rapuh secara sosial.
---
3. Kontradiksi antara “otonomi” dan praktik lapangan
Secara narasi, STC:
Mengusung otonomi / kemerdekaan selatan
Mengklaim ingin membangun negara baru yang lebih baik
Namun di lapangan:
Institusi ekonomi tidak dibangun
Administrasi sipil lemah
Banyak keputusan bersifat keamanan, bukan pembangunan
Akibat fatalnya:
Otonomi dipersepsikan rakyat sebagai fragmentasi, bukan solusi
STC terlihat sebagai aktor keamanan, bukan aktor pemerintahan
---
4. Sabotase ekonomi (atau minimal pembiaran kehancuran)
Ini salah satu kritik paling berat dan paling terasa rakyat.
Bandara:
Shabwa: tutup
Mukalla: sangat terbatas
Mahra (Al-Ghaydah): sering terganggu
Pelabuhan:
Aden stagnan
Mukalla & Shabwa tak berkembang
Aktivitas ekspor-impor kalah jauh dari wilayah Houthi
Rakyat melihat ironi:
> “Wilayah Houthi diblokade tapi hidup, wilayah STC dibantu tapi mati.”
Entah disengaja atau akibat inkompetensi, STC gagal membuktikan bahwa selatan bisa makmur sendiri.
---
5. Ketergantungan ekstrem pada aktor eksternal
STC sangat bergantung pada:
Dukungan militer dan politik eksternal
Dana keamanan, bukan investasi produktif
Dampaknya:
Tidak bebas menentukan kebijakan ekonomi
Sulit mengambil keputusan strategis tanpa restu luar
Dipersepsikan sebagai proxy, bukan gerakan nasional
Ini merusak citra mereka di Hadramaut dan Mahra yang sangat sensitif soal kedaulatan.
---
6. Perjanjian Riyadh: legitimasi formal, tapi kehilangan basis moral
Masuknya STC ke dalam struktur negara lewat:
Perjanjian Riyadh
Kursi di PLC (Aidrous jadi wakil)
Secara politik:
STC diakui secara formal
Namun secara ideologis:
Basis pendukung merasa dikhianati
STC kini terlihat “bagian dari sistem yang dulu mereka lawan”
Ini melemahkan militansi pendukung tanpa menggantinya dengan kepercayaan sipil.
---
7. Gagal membangun narasi pembangunan tandingan Houthi
Inilah kegagalan strategis terbesar.
Houthi:
Otoriter
Terisolasi
Tapi menjaga fungsi negara minimal (bandara Sana’a, pelabuhan Hodeidah, pasar aktif)
STC:
Mengklaim lebih modern dan pro-regional
Tapi tak mampu menghadirkan layanan publik stabil
Perbandingan ini sangat merusak citra STC di mata rakyat biasa.
---
8. Fragmentasi selatan makin parah
Alih-alih menyatukan selatan, STC:
Memicu kebangkitan identitas Hadramaut
Memperkuat nasionalisme Mahra
Membuat Shabwa semakin anti-Aden
Kini:
Selatannya sendiri tidak satu suara
Kemerdekaan selatan makin jauh secara politik
---
Kesimpulan tajam
Kekurangan utama STC bukan soal militer, tapi soal negara.
Mereka:
Bisa merebut wilayah
Bisa bertahan
Bisa duduk di PLC
Namun gagal:
Membangun ekonomi
Menciptakan legitimasi sosial luas
Menawarkan masa depan yang lebih baik dari musuhnya sendiri (Houthi)
Itulah sebabnya, banyak rakyat selatan justru merasa wilayah mereka mundur dibanding wilayah Houthi, meski secara politik STC berada di “sisi yang diakui”.
0 Response to "Di Balik Mandeknya STC di Yaman"
Post a Comment