Pernyataan Ketua Parlemen Yaman Ahmed bin Daghar menandai babak baru dalam dinamika politik selatan Yaman yang selama ini terjebak dalam fragmentasi. Dukungan Arab Saudi untuk menjadi tuan rumah dialog selatan–selatan dinilai sebagai langkah krusial untuk mengembalikan isu selatan kepada para pemiliknya sendiri, yakni masyarakat dan kekuatan politik di wilayah selatan.
Bin Daghar menegaskan bahwa konferensi dialog ini bukan sekadar forum simbolik, melainkan upaya serius untuk menyatukan kembali barisan yang tercerai-berai. Menurutnya, perpecahan antardaerah selatan telah berkembang menjadi sumber utama ketidakstabilan, membuka ruang konflik baru yang menggerogoti sendi sosial dan politik.
Ia menilai dialog ini akan menjadi pintu masuk realistis untuk membahas akar krisis selatan secara jujur. Isu-isu sensitif terkait kekuasaan, distribusi kekayaan, dan masa depan sistem politik tidak lagi bisa dihindari, dan justru harus dihadapi secara kolektif.
Lebih jauh, Bin Daghar mengaitkan dialog tersebut dengan kerangka nasional yang lebih luas. Ia menekankan bahwa perdamaian adil dan berkelanjutan hanya mungkin tercapai jika merujuk pada hasil Dialog Nasional Yaman, Perjanjian Riyadh, serta Deklarasi Pemindahan Kekuasaan.
Nada serupa disampaikan Perdana Menteri Yaman Salim bin Buraik. Ia secara terbuka mengapresiasi peran sentral Arab Saudi dalam merespons cepat permintaan Presiden Rashad al-Alimi untuk memfasilitasi dialog tersebut.
Bagi Bin Buraik, undangan dialog selatan–selatan adalah ujian tanggung jawab politik dan sejarah bagi seluruh komponen selatan. Ia menegaskan bahwa kepentingan warga dan persatuan barisan harus ditempatkan di atas agenda sempit kelompok atau individu.
Perdana menteri menilai bahwa hanya dialog inklusif yang mampu memperkuat keamanan dan menancapkan fondasi perdamaian, tidak hanya di Yaman tetapi juga di kawasan. Pesan ini dibaca sebagai sinyal tegas bahwa pemerintah menolak pendekatan sepihak.
Sikap tersebut dipertegas oleh Presiden Rashad al-Alimi melalui serangkaian arahan keras kepada Dewan Transisi Selatan. Presiden secara terbuka menyerukan agar semua langkah sepihak di berbagai provinsi dihentikan.
Al-Alimi juga menginstruksikan pengamanan ketat terhadap institusi negara serta aset publik dan privat di Hadramaut, menyusul proses pengambilalihan kembali sejumlah kamp militer. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat ingin menegaskan kembali otoritas negara di wilayah timur.
Presiden memuji kecepatan dan kedisiplinan Pasukan Dir’ al-Watan dalam mengamankan lokasi militer dan keamanan. Apresiasi ini sekaligus menjadi legitimasi politik bagi kekuatan yang berada di bawah komando negara.
Tak berhenti di situ, Al-Alimi menegaskan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam penjarahan atau serangan terhadap institusi negara akan dimintai pertanggungjawaban hukum. Pesan ini dimaksudkan untuk menutup ruang impunitas yang selama ini kerap menyertai konflik.
Ia juga menyerukan masyarakat Hadramaut agar berdiri di belakang otoritas lokal dan pasukan keamanan demi menjaga fasilitas publik serta perdamaian sosial. Seruan ini mencerminkan strategi pemerintah yang mengandalkan dukungan masyarakat lokal.
Dalam konteks Al-Mahrah, presiden memilih pendekatan berbeda. Ia memuji jalur deeskalasi dan dialog, serta mengapresiasi kesatuan warga di sekitar institusi negara, sebuah kontras dengan pendekatan konfrontatif di wilayah lain.
Peran Arab Saudi kembali disorot ketika Al-Alimi memuji kepemimpinan koalisi pendukung legitimasi Yaman dalam menurunkan eskalasi dan memulihkan stabilitas. Riyadh diposisikan sebagai penjamin utama proses politik yang sedang berjalan.
Ucapan terima kasih kepada Arab Saudi atas kesediaan menjadi tuan rumah dialog selatan menjadi benang merah dari seluruh pernyataan elite Yaman. Ini memperlihatkan betapa sentralnya peran eksternal dalam rekayasa politik internal Yaman saat ini.
Presiden juga kembali mengajak STC untuk meninggalkan pendekatan sepihak dan masuk ke jalur dialog nasional. Ajakan ini disertai peringatan bahwa negara akan terus menegakkan hukum tanpa kompromi.
Di sisi lain, Al-Alimi menegaskan bahwa fokus utama pemerintah tetap pada agenda besar: memulihkan institusi negara dan menggagalkan kudeta milisi di Sana’a. Konflik internal di selatan dinilai tidak boleh mengalihkan perhatian dari tujuan strategis ini.
Kerja sama dengan komunitas internasional dalam memerangi terorisme, penyelundupan, serta pengamanan jalur laut dan energi juga ditegaskan sebagai prioritas. Stabilitas selatan menjadi bagian tak terpisahkan dari agenda tersebut.
Secara keseluruhan, rangkaian pernyataan ini menunjukkan perubahan nada pemerintah Yaman. Dari sekadar manajemen krisis, kini mengarah pada konsolidasi politik yang lebih tegas.
Dialog selatan–selatan yang akan digelar di Arab Saudi dipandang sebagai ujian nyata. Apakah ia mampu menjadi titik balik rekonsiliasi, atau justru memperjelas garis konflik yang selama ini tersembunyi.
Yang jelas, pemerintah Yaman berupaya mengirim pesan bahwa masa depan selatan tidak akan ditentukan oleh langkah sepihak, melainkan melalui meja dialog dan kerangka negara.
0 Response to "Dialog Selatan Kembali Mengemuka di Yaman"
Post a Comment