Penunjukan Gubernur Hadramaut Salem Al-Khanbashi sebagai pemimpin komando umum pasukan Perisai Tanah Air atau Nation’s Shield Forces di provinsi tersebut menandai babak baru dalam dinamika keamanan Yaman timur. Keputusan Dewan Kepemimpinan Kepresidenan (PLC) ini dibaca luas sebagai upaya mengonsolidasikan kembali otoritas negara di wilayah strategis yang selama ini relatif stabil namun sarat tarik-menarik kepentingan.
Hadramaut memiliki posisi unik dalam konflik Yaman. Provinsi terluas di negara itu relatif terhindar dari pertempuran besar seperti di Aden, Taiz, atau Hodeidah, namun menjadi incaran berbagai aktor karena kekayaan sumber daya, garis pantai panjang, dan peran ekonomi penting. Karena itu, kontrol atas pasukan keamanan lokal selalu menjadi isu sensitif.
Dengan diberinya kewenangan langsung kepada gubernur untuk memimpin Nation Shield, PLC berupaya menyatukan garis komando sipil dan militer di tingkat provinsi. Langkah ini berpotensi memperkuat legitimasi pemerintah pusat, karena gubernur bukan sekadar administrator, melainkan aktor keamanan yang memiliki kendali operasional di lapangan.
Dampak pertama yang paling terasa adalah perubahan keseimbangan kekuatan lokal. Nation Shield selama ini diposisikan sebagai pasukan nasional yang setia pada PLC, bukan pada faksi regional. Jika komando berada di tangan gubernur, maka ruang bagi milisi atau kekuatan non-negara untuk mempengaruhi kebijakan keamanan Hadramaut menjadi lebih sempit.
Namun, penunjukan ini juga membawa risiko eskalasi politik. Dewan Transisi Selatan (STC) memiliki rekam jejak ketegangan dengan otoritas gubernur Hadramaut. Dalam satu insiden sebelumnya, unsur keamanan yang berafiliasi dengan STC sempat menolak gubernur memasuki kantornya sendiri, menciptakan simbol kuat tentang rapuhnya kewenangan sipil.
Pertanyaan utama yang muncul adalah apakah insiden serupa dapat terulang. Dengan gubernur memegang komando Nation Shield, posisi tawarnya meningkat signifikan. Penolakan terbuka terhadapnya kini dapat dibaca sebagai tantangan langsung terhadap struktur militer nasional, bukan sekadar konflik administratif.
Meski demikian, STC masih memiliki jaringan pengaruh di selatan Yaman, terutama di Aden dan sekitarnya. Selama pusat kekuasaan pemerintahan de facto di Aden tetap berada di bawah dominasi STC, potensi gesekan tetap ada, khususnya jika keputusan keamanan di Hadramaut dianggap merugikan agenda politik selatan.
Dari sisi struktur militer, Nation Shield berada dalam kerangka wilayah militer atau kodam yang kerap disebut sebagai Wilayah Militer Kedua. Panglima wilayah ini sebelumnya pernah diisukan memiliki kedekatan atau simpati terhadap STC, meskipun tidak pernah dikonfirmasi secara resmi.
Isu ini menimbulkan dilema tersendiri. Di satu sisi, penempatan Nation Shield di bawah struktur militer nasional memberi legitimasi hukum dan operasional. Di sisi lain, jika pucuk komando wilayah dianggap tidak sepenuhnya netral, maka efektivitas instruksi gubernur bisa diuji di lapangan.
PLC tampaknya mencoba mengatasi dilema tersebut dengan menempatkan figur gubernur sebagai penghubung langsung antara otoritas sipil dan militer. Model ini diharapkan memotong rantai loyalitas ganda dan memperjelas siapa pengambil keputusan akhir di Hadramaut.
Keberhasilan skema ini sangat bergantung pada disiplin internal Nation Shield. Jika pasukan benar-benar mematuhi garis komando gubernur, maka potensi konflik horizontal dapat ditekan. Sebaliknya, jika muncul friksi internal, stabilitas Hadramaut justru bisa terganggu.
Dalam konteks nasional, langkah ini mencerminkan upaya PLC memperluas kontrol di luar Aden. Selama ibu kota sementara itu masih dikuasai STC, Hadramaut menjadi salah satu wilayah kunci yang bisa menunjukkan bahwa PLC masih memiliki kapasitas mengelola keamanan secara efektif.
Hadramaut juga berfungsi sebagai penyangga strategis antara wilayah selatan yang dikuasai STC dan wilayah timur yang rawan infiltrasi kelompok ekstremis. Kontrol yang kuat di provinsi ini penting untuk mencegah fragmentasi lebih lanjut.
Peluang PLC mengamankan Hadramaut dinilai cukup terbuka selama kebijakan ini diiringi pendekatan politik yang inklusif. Mengandalkan kekuatan militer semata tanpa dialog dengan aktor lokal berpotensi menimbulkan resistensi tersembunyi.
Di sisi lain, masyarakat Hadramaut secara historis cenderung menolak dominasi kelompok bersenjata dari luar. Jika Nation Shield dipersepsikan sebagai pasukan nasional yang melindungi kepentingan lokal, dukungan publik bisa menjadi faktor penentu keberhasilan.
Keputusan ini juga mengirim sinyal ke aktor regional. Stabilitas Hadramaut penting bagi jalur perdagangan dan kepentingan keamanan negara-negara Teluk. Konsolidasi komando di tangan gubernur dianggap sebagai langkah menuju kepastian politik.
Namun, jalan ke sana tidak sepenuhnya mulus. Selama konflik Yaman belum mencapai penyelesaian politik menyeluruh, setiap perubahan struktur keamanan akan diuji oleh kepentingan faksi dan kekuatan eksternal.
Bagi STC, kebijakan ini dapat dibaca sebagai upaya membatasi ekspansi pengaruhnya ke timur. Respons mereka, baik terbuka maupun terselubung, akan sangat menentukan dinamika berikutnya.
Bagi PLC, ini adalah taruhan strategis. Jika berhasil, Hadramaut bisa menjadi contoh bagaimana otoritas negara dipulihkan secara bertahap. Jika gagal, provinsi yang selama ini relatif tenang berisiko terseret ke pusaran konflik baru.
Pada akhirnya, penugasan gubernur memimpin Nation Shield bukan sekadar soal struktur komando, melainkan ujian nyata apakah negara Yaman masih mampu menegakkan satu otoritas di tengah fragmentasi yang berkepanjangan.
Salah satu faktor penting dalam dinamika keamanan Hadramaut adalah peran ganda yang dimainkan oleh salah satu wakil gubernur Hadramaut, yang sekaligus menjabat sebagai pucuk pimpinan Hadramaut Tribal Alliance. Aliansi kesukuan ini memiliki pengaruh sosial dan politik yang luas di Hadramaut, berakar pada struktur adat yang masih sangat kuat di tengah masyarakat. Posisi tersebut memberi wakil gubernur tersebut legitimasi ganda, baik sebagai pejabat resmi pemerintahan daerah maupun sebagai representasi kepentingan suku-suku besar yang selama ini menjadi penopang stabilitas lokal pro PLC.
Pengaruh Hadramaut Tribal Alliance semakin signifikan karena aliansi ini memiliki sayap militer tersendiri, yakni Hadramaut Protection Forces. Keberadaan kekuatan bersenjata berbasis suku ini menambah lapisan kompleks dalam arsitektur keamanan Hadramaut, karena berdiri di luar struktur militer nasional namun memiliki daya tekan nyata di lapangan. Di satu sisi, hal ini dapat menjadi faktor penyeimbang terhadap dominasi faksi eksternal, tetapi di sisi lain berpotensi menimbulkan tumpang tindih komando dan loyalitas, terutama ketika kebijakan keamanan pemerintah pusat tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan elite suku setempat.
Gubernur Hadramaut saat ini, Salem Al-Khanbashi, bukanlah figur baru dalam lingkaran elite pemerintahan nasional Yaman. Sebelum menjabat sebagai gubernur, ia pernah mengemban posisi strategis sebagai Wakil Perdana Menteri (Deputy Prime Minister). Dalam kapasitas tersebut, Al-Khanbashi terlibat langsung dalam pengambilan keputusan tingkat tinggi, khususnya pada masa ketika pemerintah Yaman berupaya mempertahankan legitimasi negara di tengah perang dan fragmentasi politik.
Rekam jejak itu tercermin pada perannya pada 2019, ketika sebagai Wakil Perdana Menteri ia secara terbuka memuji dukungan pemerintah Tiongkok terhadap Yaman di berbagai bidang. Dalam pertemuannya dengan Duta Besar Tiongkok untuk Yaman, Kang Yong, Al-Khanbashi juga membahas perkembangan politik terkini, termasuk penandatanganan Perjanjian Riyadh antara pemerintah dan Dewan Transisi Selatan. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk melaksanakan perjanjian tersebut sebagai kerangka penyatuan upaya dan sumber daya dalam menghadapi kudeta kelompok milisi, sebuah posisi yang hingga kini masih membentuk pendekatannya terhadap stabilitas dan keamanan Hadramaut.
0 Response to "Gubernur Hadramaut Pegang Kepemimpinan Nation Shield Yaman"
Post a Comment