Secara teoritis, Presiden Dewan Kepemimpinan Presiden (PLC) Yaman Rashad Al-Alimi memiliki opsi militer yang relatif kuat untuk merebut kembali Aden dari Dewan Transisi Selatan (STC) dan figur sentralnya, Aidrous Al-Zubaidy. Opsi itu bukan rahasia di kalangan militer dan politik Yaman, bahkan kerap dibahas sebagai skenario yang “paling mungkin” jika keputusan politik diambil.
Dalam skema tersebut, pasukan Perlawanan Nasional pimpinan Tariq Saleh dapat menekan dari arah barat melalui pesisir Laut Merah. Kekuatan ini dikenal terorganisir, disiplin, dan memiliki pengalaman tempur intensif, terutama dalam operasi gabungan dan manuver darat.
Dari arah timur, tekanan bisa datang dari Brigade Al-Amaliqah atau Giant Brigades yang memiliki rekam jejak ofensif melawan Houthi, diperkuat oleh Hadramut Elite Force yang berada di bawah pengaruh Faraj Al-Bahsani. Kombinasi ini secara geografis menempatkan Aden dalam posisi terjepit.
Ketiga kekuatan tersebut bukan aktor asing bagi PLC. Mereka telah terlibat dan mendukung dialog selatan yang disponsori PLC di Riyadh, sehingga secara politik tidak berada di luar orbit legitimasi pemerintah yang diakui internasional.
Dengan konfigurasi seperti itu, secara militer STC akan menghadapi tekanan dari dua arah utama, sementara ruang manuvernya di Aden, Abyan, dan Lahj akan menyempit drastis. Banyak analis menilai, jika skenario ini dijalankan secara serempak, dominasi STC di Aden dapat dipatahkan dalam waktu relatif singkat.
Namun kenyataannya, opsi tersebut tidak pernah dieksekusi. Hal ini memunculkan pertanyaan besar: jika secara militer memungkinkan, mengapa Rashad Al-Alimi tidak mengambil langkah itu?
Jawaban pertama terletak pada risiko fragmentasi koalisi anti-Houthi. STC, meski problematik bagi PLC, tetap menjadi bagian dari struktur politik pascaperjanjian Riyadh. Menyerang STC berarti membuka front konflik baru di selatan, yang justru menguntungkan Houthi di utara.
Pertimbangan kedua adalah dimensi regional. STC memiliki hubungan erat dengan Uni Emirat Arab, sementara Tariq Saleh, Amaliqah, dan Hadramut Elite Force juga tidak sepenuhnya lepas dari pengaruh aktor eksternal. Operasi militer di Aden berisiko memicu ketegangan antar sekutu regional sendiri.
Bagi Saudi Arabia sebagai penopang utama PLC, stabilitas relatif di selatan lebih diutamakan dibanding kemenangan militer cepat yang berpotensi menciptakan kekacauan politik baru. Aden adalah ibu kota sementara pemerintah, dan pertempuran besar di sana akan berdampak langsung pada legitimasi internasional PLC.
Selain itu, penggunaan pasukan Tariq Saleh untuk menyerang Aden mengandung implikasi simbolik yang sensitif. Tariq Saleh berasal dari poros barat dan memiliki sejarah politik tersendiri, sehingga kehadirannya di Aden bisa dipersepsikan sebagai “pendudukan” oleh kekuatan luar selatan.
Hal serupa berlaku bagi Amaliqah dan Hadramut Elite Force. Meski mereka berasal dari wilayah selatan dan timur, pengerahan mereka ke Aden untuk melawan STC berisiko memicu resistensi lokal dan konflik horizontal antarsesama kekuatan selatan.
Pertimbangan lain adalah kalkulasi jangka panjang PLC. Menguasai Aden dengan kekuatan senjata tidak otomatis berarti menguasai selatan secara politik. Tanpa konsensus elite dan penerimaan sosial, kemenangan militer bisa berubah menjadi beban keamanan berkepanjangan.
Rashad Al-Alimi juga harus menjaga keseimbangan internal di dalam PLC itu sendiri. Aidrous Al-Zubaidy adalah anggota PLC, dan konfrontasi terbuka dengannya dapat melumpuhkan lembaga kepresidenan kolektif yang sejak awal dirancang rapuh namun inklusif.
Dengan kata lain, menyerang STC di Aden sama artinya dengan membongkar fondasi PLC dari dalam. Langkah ini berisiko memicu krisis legitimasi, bukan hanya konflik bersenjata.
Ada pula faktor ekonomi dan kemanusiaan. Aden adalah pusat pelabuhan, keuangan, dan bantuan internasional. Pertempuran besar akan menghentikan aktivitas ini, memperparah krisis hidup warga, dan menimbulkan tekanan internasional terhadap PLC.
Karena itu, pendekatan yang dipilih cenderung bersifat penahanan dan pengimbangan, bukan penaklukan. PLC berupaya membatasi ekspansi STC ke wilayah lain seperti Hadramaut dan Shabwa, alih-alih mengguncang Aden secara langsung.
Strategi ini terlihat dalam instruksi presiden kepada para gubernur untuk menutup jalur pergerakan STC, serta penegasan Kementerian Dalam Negeri untuk menghalau mobilisasi senjata berat. Tujuannya menjaga status quo sambil menekan dari sisi politik.
Dalam perspektif ini, Aden menjadi semacam “kompromi paksa”. PLC tidak sepenuhnya berdaulat, namun juga tidak kehilangan kota itu secara resmi. STC menguasai lapangan, sementara PLC mempertahankan legitimasi negara.
Sejumlah pengamat menilai pendekatan ini bersifat sementara dan rapuh. Selama STC tetap bersenjata dan Aden tidak sepenuhnya berada di bawah otoritas negara, potensi konflik selalu ada.
Namun bagi Rashad Al-Alimi, risiko konflik besar di selatan dinilai lebih berbahaya dibanding membiarkan ketidaksempurnaan kekuasaan di Aden. Pilihannya adalah menunda konfrontasi demi mencegah perang saudara baru.
Dengan demikian, ketidakmauan PLC “menyapu bersih” STC di Aden bukan soal ketidakmampuan militer, melainkan hasil kalkulasi politik, regional, dan strategis yang rumit. Aden hari ini menjadi cerminan dilema Yaman: antara kekuatan senjata dan rapuhnya konsensus nasional.
Ketidakpastian Aden Bikin Warga Frustasi
Keputusan PLC Yaman untuk tidak mengambil tindakan militer tegas terhadap STC di Aden, meski secara teori kekuatan tersedia, menimbulkan frustrasi di kalangan warga. Banyak masyarakat lokal merasa bahwa kota mereka tetap berada di bawah bayang-bayang konflik, sementara pemerintah pusat tampak lamban atau enggan menegaskan kendali penuh.
Frustrasi ini muncul karena warga menyaksikan pergerakan pasukan dan persenjataan STC yang masih bebas di kota, sementara otoritas negara hanya mengandalkan pernyataan politik dan aparat keamanan yang terbatas. Ketidakpastian ini membuat kehidupan sehari-hari warga, termasuk perdagangan, transportasi, dan keamanan, tetap terganggu.
Beberapa kelompok bahkan mulai mempertanyakan keseriusan PLC dalam melindungi Aden. Mereka menilai pemerintah pusat terlalu berhati-hati, sehingga memberi kesan bahwa keberadaan PLC di ibu kota selatan hanya simbolik, tanpa efektivitas nyata dalam menjaga ketertiban dan kedaulatan.
Situasi ini memunculkan risiko sosial tambahan. Ketidakpuasan warga dapat memicu protes, ketidakpatuhan terhadap hukum, atau simpati yang meningkat kepada STC sebagai kekuatan yang “lebih nyata” di lapangan. Persepsi ini berpotensi memperkuat posisi STC secara politik dan militernya.
Akibatnya, PLC menghadapi dilema serius: menunda operasi militer demi menjaga stabilitas politik jangka panjang, tetapi harus menghadapi persepsi publik bahwa pemerintah tidak serius mengamankan Aden. Frustrasi warga menjadi tekanan tersendiri yang bisa memengaruhi legitimasi dan kredibilitas PLC di selatan Yaman.
0 Response to "Mengapa Aden Tak Disapu Bersih PLC Yaman?"
Post a Comment