Upaya penataan ulang sektor keamanan Yaman kembali mengemuka seiring dorongan untuk mengintegrasikan berbagai satuan bersenjata ke dalam struktur resmi Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri. Langkah ini dipandang krusial untuk mengakhiri fragmentasi militer yang telah berlangsung bertahun-tahun akibat perang, intervensi asing, dan lemahnya institusi negara.
Pemerintah yang diakui internasional menghadapi kenyataan bahwa di lapangan terdapat puluhan ribu personel bersenjata yang beroperasi di luar kendali formal negara. Sebagian besar satuan tersebut menerima dukungan finansial, logistik, dan pelatihan langsung dari Uni Emirat Arab, namun tidak tercatat secara administratif dalam kementerian pertahanan maupun dalam negeri Yaman.
Salah satu kekuatan terbesar adalah Pasukan Sabuk Keamanan yang beroperasi di Aden, Lahij, Abyan, dan Dhale. Pasukan ini menjadi tulang punggung pengamanan wilayah selatan, mengendalikan pos-pos vital dan aktivitas keamanan harian, tetapi berada di luar struktur resmi negara.
Di medan tempur, Brigade Raksasa Selatan atau Al-Amaliqa dikenal sebagai pasukan paling siap tempur dan paling terorganisasi. Mereka memainkan peran penting dalam operasi besar melawan Houthi, namun hingga kini tidak berada di bawah komando langsung Kementerian Pertahanan Yaman.
Di pantai barat, Pasukan Perlawanan Nasional atau Pengawal Republik di bawah komando Tareq Saleh menguasai wilayah strategis di sekitar Mokha. Kendati beranggotakan puluhan ribu personel dan dipimpin anggota Dewan Kepemimpinan Presiden, pasukan ini tetap berdiri sebagai struktur tersendiri di luar kementerian.
Selain itu, Dewan Transisi Selatan memiliki pasukan Dukungan dan Bantuan yang berfungsi sebagai unit elit dan cadangan cepat. Keberadaan mereka memperkuat posisi militer STC, namun sekaligus menambah kompleksitas integrasi keamanan nasional.
Di Hadramaut, Pasukan Elite Hadrami bertugas menjaga garis pantai dan kota-kota utama seperti Mukalla. Meski secara nominal dikaitkan dengan wilayah militer kedua, pasukan ini dibangun sebagai kekuatan lokal dengan komando dan pendanaan terpisah.
Situasi serupa terlihat di Shabwa, di mana Pasukan Pertahanan Shabwa mengendalikan pintu masuk provinsi dan pusat pemerintahan di Ataq. Pasukan ini menjadi instrumen utama pengaruh STC di wilayah kaya energi tersebut.
Di ibu kota sementara Aden, Pasukan Badai Presiden bertanggung jawab atas pengamanan istana, pejabat tinggi, dan fasilitas strategis. Unit ini melapor langsung kepada pimpinan STC dan memainkan peran simbolik sekaligus politis.
Sementara itu, di kepulauan Sokotra, Pasukan Elite Sokotra menguasai keamanan darat dan laut. Kendati jumlahnya relatif kecil, posisi geografis Sokotra menjadikan pasukan ini sangat strategis.
Keseluruhan satuan tersebut, jika digabungkan, diperkirakan melampaui 150 ribu personel bersenjata. Jumlah ini setara atau bahkan melampaui kekuatan militer resmi negara yang tercatat di kementerian.
Isu sensitif lain yang menyertai rencana integrasi adalah soal penggajian. Banyak anggota satuan-satuan ini menerima gaji ganda, yakni tunjangan bulanan sekitar 200 riyal Saudi, ditambah gaji lokal yang bisa mencapai 500 hingga 1.000 riyal Saudi untuk perwira berpangkat tinggi.
Skema gaji ini menciptakan kesenjangan tajam dengan prajurit reguler pemerintah yang sering mengalami keterlambatan pembayaran. Ketimpangan tersebut memicu kecemburuan internal dan melemahkan loyalitas terhadap institusi negara.
Dari sudut pandang reformasi, integrasi ke dalam Kementerian Pertahanan dan Dalam Negeri dipandang sebagai jalan untuk menyatukan rantai komando dan menyelaraskan sistem penggajian. Namun, langkah ini sarat risiko politik dan keamanan.
Dewan Transisi Selatan, yang dipimpin Aidrous Al Zubaidi, secara terbuka menyatakan kesediaan membahas integrasi jika dilakukan secara bertahap dan menjamin peran politik serta keamanan selatan. Sikap ini menunjukkan bahwa proses integrasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga negosiasi kekuasaan.
Bagi pemerintah pusat, mengintegrasikan pasukan-pasukan tersebut berarti memperluas legitimasi negara. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa integrasi tanpa reformasi menyeluruh justru akan melegitimasi struktur militer paralel di dalam negara.
Uni Emirat Arab sendiri berada pada posisi ambigu. Di satu sisi mendukung stabilitas Yaman, di sisi lain mempertahankan jaringan pasukan lokal yang selama ini menjadi instrumen pengaruhnya.
Pengamat menilai bahwa kegagalan integrasi akan mempertahankan status quo, di mana Yaman memiliki banyak tentara tetapi satu negara yang lemah. Sebaliknya, integrasi yang terburu-buru tanpa kesepakatan politik dapat memicu konflik internal baru.
Ke depan, keberhasilan integrasi satuan-satuan ini akan menjadi ujian terbesar bagi proyek negara Yaman pascaperang. Bukan hanya soal memasukkan pasukan ke dalam kementerian, tetapi membangun kembali konsep tentara nasional yang tunggal.
Di tengah perang yang belum sepenuhnya usai, integrasi militer menjadi pertaruhan antara stabilitas jangka panjang dan realitas kekuasaan di lapangan. Nasib Yaman sangat ditentukan oleh apakah pasukan bayangan ini bersedia benar-benar menjadi tentara negara.
0 Response to "Integrasi Pasukan Bayangan Yaman"
Post a Comment