Pemerintahan Yaman saat ini yang berpusat di Riyadh sering menimbulkan pertanyaan di kalangan pengamat internasional. Banyak pihak bertanya-tanya mengapa pemerintah yang menjalankan fungsinya di luar ibu kota resmi ini tidak disebut sebagai pemerintahan tandingan, padahal secara fisik mereka tidak berada di Aden, ibu kota resmi Yaman.
Sejak konflik dengan Houthi meletus pada 2015, pemerintah Yaman yang sah dipaksa memindahkan sebagian besar aktivitasnya ke Riyadh, Arab Saudi. Pergeseran ini terjadi untuk menjaga keamanan pejabat, memfasilitasi koordinasi internasional, dan memastikan kontinuitas pemerintahan.
Meskipun berada di luar negeri, pemerintah Yaman tetap diakui secara internasional sebagai satu-satunya otoritas sah. Pengakuan ini datang dari PBB, Liga Arab, dan hampir semua negara besar di dunia. Status hukum internasional ini membuat istilah “pemerintahan tandingan” tidak berlaku untuk mereka.
Pemerintahan ini masih menandatangani perjanjian internasional, menerima duta besar, dan menjalankan program pembangunan melalui kantor perwakilan dan lembaga internasional. Semua aktivitas ini menegaskan legitimasi formalnya, meski secara geografis tidak berada di Aden.
Sementara itu, Dalai Lama memimpin pemerintahan Tibet eksil yang berpusat di Dharamshala, Himachal Pradesh, India. Pemerintahan ini disebut pemerintahan pengasingan karena tidak diakui secara resmi oleh mayoritas negara di dunia sebagai pemerintah sah Tibet.
Perbedaan utama muncul dari status pengakuan internasional. Pemerintahan Yaman sah secara hukum internasional, sedangkan pemerintah Tibet eksil berada di luar pengakuan resmi sebagai negara merdeka. Status ini menentukan cara dunia memandang keduanya.
Dalai Lama dan kabinetnya mengatur urusan internal komunitas Tibet di pengasingan, membuat hukum, pendidikan, dan administrasi sendiri. Namun, mereka tidak memiliki wilayah yang diakui secara internasional sebagai negara merdeka.
Di sisi lain, pemerintah Yaman tetap memiliki wilayah yang diakui, meskipun akses ke wilayah tersebut sebagian terganggu oleh konflik. Arab Saudi dan negara sahabat lain memastikan pemerintah Yaman tetap beroperasi secara fungsional di Riyadh.
Pertemuan diplomatik menjadi salah satu indikator legitimasi. Pemerintahan Yaman menerima duta besar dan delegasi internasional, tanpa merinci lokasi, karena faktor keamanan dan sensitivitas politik. Hal ini berbeda dengan Dalai Lama, yang secara terbuka menerima delegasi di Dharamshala untuk menegaskan keberadaan pemerintahan pengasingan.
Pemerintah Yaman juga tetap menjalankan fungsi administratif untuk provinsi yang dikuasai secara langsung, termasuk koordinasi pembangunan, keamanan, dan pelayanan publik. Hal ini menegaskan kontrol nyata meskipun ibu kota mereka tidak dapat diakses sepenuhnya.
Dalai Lama, di sisi lain, mengelola urusan komunitas Tibet tanpa kekuasaan atas wilayah Tibet yang sebenarnya, sehingga istilah “pengasingan” menjadi relevan. Pemerintahannya simbolik dan administratif, tapi tidak mencakup kontrol teritorial yang sah.
Legitimasi politik Yaman didukung oleh keputusan internasional, termasuk resolusi PBB yang menegaskan hak PLC dan pemerintah Yaman untuk mewakili negara. Ini memperkuat posisi mereka sebagai pemerintah sah.
Pemerintahan Tibet eksil tidak memiliki pengakuan resmi seperti itu. Meskipun mereka aktif dalam diplomasi budaya dan pendidikan, mereka tetap dianggap sebagai pemerintahan non-negara atau pemerintahan di pengasingan.
Alasan lain mengapa Yaman tidak disebut pemerintahan tandingan adalah tidak adanya rival internasional yang diakui. Semua negara sahabat mengakui PLC sebagai otoritas resmi, berbeda dengan situasi Tibet di mana ada klaim wilayah yang sengit oleh China.
Sejarah juga memainkan peran penting. Pemerintahan Yaman yang berpindah ke Riyadh adalah kelanjutan dari pemerintah sah yang sudah diakui, bukan pemerintah baru yang memisahkan diri. Dalai Lama membentuk pemerintahan baru di pengasingan setelah Tibet dianeksasi oleh China, sehingga disebut pengasingan.
Kedua kasus ini menunjukkan bahwa pengakuan internasional dan kontrol atas wilayah menentukan bagaimana status pemerintahan didefinisikan. Tidak semua pemerintahan di luar ibu kota sah dianggap tandingan.
Selain itu, Yaman tetap menggunakan simbol resmi negara, seperti bendera, lambang, dan mata uang, serta menerapkan hukum nasional. Hal ini semakin menegaskan keberadaannya sebagai pemerintahan sah.
Dalai Lama mengandalkan komunitas diaspora untuk mendukung administrasinya, tetapi tidak memiliki otoritas penuh atas wilayah Tibet, sehingga istilah “pengasingan” lebih tepat.
Dalam diplomasi internasional, pemerintah Yaman di Riyadh dapat melakukan pertemuan dengan duta besar dan menandatangani perjanjian resmi, sementara pemerintah Tibet eksil lebih bersifat simbolik dan terbatas pada komunitasnya.
Secara keseluruhan, perbedaan utama antara pemerintah Yaman dan Dalai Lama terletak pada pengakuan internasional, kontrol wilayah, dan legitimasi hukum. Ini menentukan bagaimana dunia menamai dan memandang keduanya.
Dengan demikian, pemerintah Yaman di Riyadh tetap dianggap sah, sementara Dalai Lama disebut pemerintahan pengasingan karena kondisi politik dan legal yang berbeda secara fundamental.
0 Response to "Yaman di Riyadh vs Dalai Lama di India: Apa Bedanya?"
Post a Comment